- Suroso Isnandar resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT PLN menggantikan Darmawan Prasodjo dalam RUPS tanggal 14 Oktober 2026.
- Rivqy Abdul Halim mendesak pimpinan baru PLN membenahi tata kelola akibat gangguan listrik berulang di berbagai wilayah.
- Komisi VI DPR RI menuntut manajemen baru PLN menetapkan target kinerja terukur serta mengaudit sistem manajemen risiko.
Suara.com - Kepemimpinan baru di tubuh PT PLN (Persero) diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pergantian figur belakangan ini.
Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa pergantian Direktur Utama PLN harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, mitigasi risiko, hingga peningkatan keandalan sistem kelistrikan nasional secara konkrit bagi masyarakat.
Menurutnya, pembenahan ini krusial mengingat serangkaian gangguan kelistrikan yang berulang di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu enam bulan terakhir, mulai dari pemadaman massal di Sumatra pada Mei 2026, pemadaman bergilir di Jawa pada Juni 2026, hingga gangguan pasokan listrik di Batam pada 12 Oktober 2026.
“Pergantian Direktur Utama harus menjadi momentum evaluasi serius. Kita tidak bisa terus-menerus melihat gangguan listrik berulang, kemudian hanya mendapatkan penjelasan teknis setelah masalah terjadi” ujar Rivqy kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
"Pertanyaannya, bagaimana mitigasi risiko dijalankan, bagaimana kesiapan cadangan pasokan, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan gangguan serupa tidak terus berulang?" katanya menambahkan.
Rivqy menilai pemadaman listrik (blackout) bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan indikator kualitas perencanaan, pemeliharaan infrastruktur, efektivitas pengawasan, serta kesiapan manajemen dalam menghadapi situasi darurat.
Sebagai BUMN yang memegang peran publik strategis, PLN diminta mengedepankan kontinuitas pasokan dan perlindungan pelanggan di atas target bisnis belaka.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang nyata, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif.
“Jangan hanya memberikan penjelasan bahwa terjadi gangguan jaringan, pembangkit, atau faktor teknis lainnya. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penjelasan setelah kejadian, tetapi penyelesaian akar masalah dan pencegahan agar gangguan serupa tidak terulang. Jangan sampai direksinya berganti, tetapi persoalan yang sama terus berulang,” tegasnya.
Untuk memastikan adanya perbaikan, Rivqy mendorong manajemen baru PLN menetapkan target kinerja yang terukur, mencakup frekuensi dan durasi pemadaman, kecepatan pemulihan, hingga efektivitas contingency plan.
"Saya kira ketahanan listrik tentu tidak cukup mengandalkan penambahan kapasitas pembangkit, tapi juga membutuhkan jaringan yang andal, pemeliharaan disiplin, koordinasi yang baik, dan respons cepat terhadap gangguan," ujarnya.
Lebih lanjut, pemadaman listrik dinilai membawa dampak domino yang merugikan sektor perekonomian, usaha kecil dan menengah, hingga layanan publik.
Untuk itu, evaluasi kinerja PLN dipandang perlu mempertimbangkan dampak riil yang dirasakan oleh pelanggan.
Rivqy juga mendesak jajaran direksi baru untuk segera melakukan audit terhadap sistem manajemen risiko serta efektivitas pengawasan internal.
“Jangan sampai listrik kembali menyala, lalu persoalan dianggap selesai, padahal akar masalahnya belum dituntaskan. Jika ditemukan kelemahan dalam pengawasan, prosedur, atau pengambilan keputusan, harus ada tindakan korektif dan pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.