- Presiden Prabowo Subianto melantik dua Wamenhan baru di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026.
- Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai penambahan pejabat tersebut membebani anggaran dan menyulitkan koordinasi pemerintahan.
- Kebijakan itu dinilai sebagai kompromi politik yang menempatkan pejabat tanpa kualifikasi dan berpotensi menghambat program kerja.
Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah dua jumlah kursi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dengan melantik Marsekal Yusuf Jauhari dan Jenderal Richard Tampubolon menuai kontroversi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah ia galakan.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berpendapat penambahan itu justru berpotensi menyebabkan tata kelola pemerintah yang tidak efektif dan tak efisien.
"Ini meneruskan kesalahan pola sejak awal. Jadi kita melihat nampak pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif," ucap Isnur saat wawancara cegat di Jakarta pada Jumat, (16/10/2026).
Sebab, kata dia, makin memludaknya jumlah pejabat pembantu Presiden akan membebankan anggaran serta membuat pola koordinasi kerja yang semakin semrawut.
"Akibatnya bukan semakin efisien tapi semakin rumit pemerintahan karena banyak kendali kemana-mana," ungkap alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Dia berpendapat, keputusan Prabowo itu hanya merupakan bentuk kompromi politik atau praktik bagi-bagi jabatan kepada sosok yang ia anggap loyal, tanpa peduli latar belakang kapabilitasnya.
Isnur juga mencontohkan hal itu dengan keputusan pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria Nasional yang kini dipimpin Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai bentuk kompromi politik.
"Undang-undangnya (BRAN) belum keluar, perpres tentang tata kelolanya belum keluar, tiba-tiba sudah ada kepalanya dan menampung mantan wakapolri dan itu enggak jelas, kenapa dia bisa jadi ketua BRAN, kemampuan apa dia dalam reforma agraria?," celetuk dia.
Dengan kapabilitas yang diragukan, para pejabat pilihan Prabowo itu malah berpotensi menghambat program-program yang tengah digarap olehnya.
"Karena ada pejabat yang tanpa kualifikasi tanpa kualitas ditempatkan di jabatan yang enggak benar gitu. Itu membahayakan lembaga sendiri," tegas Isnur.
Alih-alih menambah lembaga-lembaga atau jabatan baru dengan pejabat yang tak kompeten, Isnur menyarankan Prabowo lebih baik mengevaluasi kepemimpinannya sendiri terlevih dahulu.
"Padahal masih penting untuk dievaluasi, saya pikir pertama dari presiden dan wapresnya," pungkasnya. (Reporter: Alif Bintang)