- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik penanganan karhutla.
- Kebakaran hutan menyebabkan empat orang tewas di TNBTS Jawa Timur dan ratusan ribu kasus ISPA.
- Alex mendesak pemerintah segera membuka data perusahaan dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi karhutla.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terus terjadi hingga pertengahan Oktober 2026.
Ia mengingatkan, Indonesia jangan sampai kehilangan reputasi sebagai “Paru-paru Dunia” dan justru dicap sebagai “Perusak Paru-paru”.
“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa orang orang tua kehilangan anaknya dan seorang anak kehilangan ayah,” kata Alex dikutip dari ANTARA, Jumat (16/10/2026).
Menurut Alex, karhutla tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga memusnahkan tanaman dan satwa langka akibat kebakaran yang terus berulang.
“Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia menegaskan.
Alex menyampaikan kritik tersebut menyusul tewasnya empat orang saat memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, pada Kamis (15/10). Dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif.
Di sisi lain, karhutla masih terjadi di Kalimantan dan Sumatra. Asap kebakaran juga mengganggu kualitas udara hingga membuat warga kesulitan menghirup udara bersih.
Alex menilai istilah “Terorisme Ekologi” yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 sudah tepat untuk menggambarkan ancaman karhutla.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penggunaan istilah tanpa tindakan nyata.
“Kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Ia juga menyoroti dampak kabut asap yang meluas hingga negara tetangga. Menurut Alex, masyarakat Malaysia bahkan telah menyindir Indonesia melalui “meme jerebu”, kemungkinan karena ikut merasakan dampak asap karhutla.
Untuk mempercepat penanganan, Alex meminta Presiden Prabowo membuka data perusahaan yang teridentifikasi berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab karhutla.
Ia menyebut Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data mengenai 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal luar negeri terkait karhutla di Indonesia.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 tersebut.
Berdasarkan catatan BMKG yang disampaikan Alex, karhutla pada 2026 telah terjadi sejak Januari hingga Juni, ditandai peningkatan titik panas (hotspot) dan luas lahan terbakar yang mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.