- Guru Besar UGM Dafri Agussalim mengkritik pemerintah yang enggan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional pada Jumat, 16 Oktober 2026.
- Pemerintah dinilai bersikap defensif serta menolak bantuan internasional dari Malaysia dan Jepang untuk mengatasi krisis karhutla.
- Penanganan karhutla yang buruk dan tertutup merugikan masyarakat luas serta mencoreng reputasi diplomasi lingkungan Indonesia di dunia.
Suara.com - Guru Besar Diplomasi HAM di ASEAN dan Kepemimpinan Politik Global FISIPOL UGM, Dafri Agussalim, mengkritik sikap pemerintah yang tak kunjung menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Menurut Dafri, sikap defensif pemerintah dan keengganan menerima bantuan internasional mencerminkan egosentrisme serta nasionalisme sempit. Sikap tersebut dinilai justru merugikan masyarakat dan merusak reputasi Indonesia di mata dunia.
"Saya tegaskan sekali lagi, ada kecenderungan egosentris, egoisme itu ya melekat. Ini urusan dalam negeri kita, kita tidak mau menetapkan itu sebagai bencana nasional," kata Dafri saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).
Pengamat kebijakan hubungan internasional itu menilai pemerintah cenderung tertutup terhadap bantuan dari pihak luar, meskipun krisis lingkungan akibat karhutla belum mampu ditangani secara mandiri.
Dafri menegaskan, kerusakan akibat karhutla telah meluas dan berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Dampaknya bahkan melintasi batas negara karena asap turut mencemari wilayah negara tetangga.
"Mengurus masalah ini tidak bisa gitu. Jadi kalau saya itu kalau perlu ditetapkan, tetapkan itu bencana nasional. Kita jujur saja kita tidak bisa menangani ini secara sendiri gitu, butuh bantuan," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai kerap menolak tawaran bantuan dari negara lain, termasuk Malaysia dan Jepang, dengan alasan administratif yang tak kunjung berujung pada penanganan konkret di lapangan.
"Padahal ini kejadian terus berlangsung. Jadi lagi-lagi ini bukan masalah nasionalisme sempit, tidak. Ini urusan kemanusiaan, urusan semua dan kita sudah menjadi pihak yang menandatangani perjanjian apa yang disebut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution itu, sudah itu," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN UGM tersebut.
Menurut Dafri, kegagalan menangani karhutla secara efektif dapat berdampak serius terhadap rekam jejak diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat internasional.
Padahal, Indonesia selama ini aktif mendorong berbagai forum dan konferensi perubahan iklim global. Namun, kondisi di dalam negeri justru menunjukkan penanganan krisis yang dinilai reaktif, defensif, dan cenderung saling menyalahkan.
"Celakanya kita bukan cuman mengakui bahwa kita mengalami masalah mengenai ini tapi justru ada kecenderungan reaktif dan defensif terus menyalahkan pihak lain juga. Nggak, nggak betul itu. Jadi jelek citra kita di ASEAN maupun di tingkat dunia," tandasnya.