- Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN UGM Dafri Agussalim mendesak pemerintah meminta maaf atas krisis kabut asap lintas batas pada Jumat (16/10/2026).
- Pemerintah Indonesia diminta menghentikan sikap defensif serta nasionalisme sempit dalam menanggapi protes negara-negara tetangga yang terdampak karhutla.
- Indonesia disarankan membuka kolaborasi serta mengundang negara tetangga untuk membahas langkah konkret penyelesaian masalah karhutla bersama-sama.
Suara.com - Pemerintah Indonesia didesak untuk bersikap lebih akomodatif dan tidak bersikap defensif dalam merespons tekanan serta protes dari negara-negara tetangga terkait krisis kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sikap tersebut dinilai sangat krusial mengingat dampak krisis asap dari Indonesia telah meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuang egosentrisme dan segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada negara-negara tetangga yang terdampak bencana kabut asap.
"Kalau saya bahkan, kalau perlu Indonesia dalam hal ini minta maaf dan ini bukan sekali dua kali gitu loh kejadiannya, minta maaf," kata Dafri saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).
Permohonan maaf itu merupakan bentuk tanggung jawab moral Indonesia atas dampak buruk ekologis yang dirasakan warga di Asia Tenggara.
Ditekankan Dafri, pemerintah harus menghentikan penggunaan narasi nasionalisme sempit dalam merespons desakan maupun protes dari negara tetangga.
"Jadi kita tidak boleh menerapkan cara pandang nasionalisme sempit, itu tidak, bahwa ini wilayah kami, ini urusan kami, tidak bisa begitu. Ini menjadi concern bersama gitu mestinya. Ajak duduk negara tetangga itu, 'ini kita punya masalah kami belum begini begini begini, tolong bantu kami apa yang bisa kita selesaikan' begitu kalau saya," tandasnya.
Ia mengingatkan bahwa krisis asap dari wilayah Indonesia ini bukan lagi isu kedaulatan semata. Maka Indonesia dituntut untuk bersikap lebih akomodatif.
"Ini persoalan serius bagi kita ya sebenarnya. Saya nyatakan secara tegas bahwa Indonesia itu harus akomodatif terhadap tuntutan negara-negara tetangga itu. Mengapa begitu? Ini masalah serius tentang kemanusiaan, bukan soal nasionalisme semata," ujarnya.
Menurut Dafri, langkah diplomasi pemerintah sejauh ini cenderung reaktif dan kurang tepat sasaran. Terutama saat tak kunjung menerima tawaran bantuan internasional maupun mengeluarkan klaim pembelaan diri.
Retorika defensif itu justru berpotensi mencederai hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota ASEAN.
Dia turut menyoroti pernyataan pemerintah belum lama ini yang menyebut bahwa kabut asap hanya sebagai insiden dan menganggap langkah penanganan yang telah dilakukan sudah memadai.
"Jadi maksud saya, idealnya Indonesia itu bukan seperti yang dilakukan selama ini, menolak bantuan, membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya tanda kutip begitu ya, defensif, reaktif," ujarnya.
"Itu tidak baik, tidak tepat, bahwa kita ini hidup di satu ruangan yang milik bersama, satu. Yang kedua, kita ini adalah anggota ASEAN. Yang ketiga, faktanya ini terjadi di kita dan sudah berulang-ulang, berkali-kali," tambahnya.
Guru Besar dalam Bidang Diplomasi HAM di ASEAN dan Kepemimpinan Politik Global UGM itu mengusulkan pemerintah mengundang negara-negara tetangga yang terdampak untuk membicarakan langkah konkret penanganan karhutla.
Indonesia, kata Dafri, perlu membuka ruang kolaborasi dan meminta masukan maupun bantuan dari negara lain, alih-alih menutup diri terhadap keterlibatan mereka.
"Kita buka diri kita, minta bantuan kepada mereka (negara tetangga) juga untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bukannya menolak begitu," tuturnya.