- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons ancaman krisis liang lahat yang diperkirakan terjadi sebelum pertengahan 2027.
- Pemerintah daerah menata ulang area TPU di ibu kota yang beralih fungsi menjadi permukiman warga untuk membuka petak makam baru.
- DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengungkapkan 69 dari 80 TPU telah penuh dan mendesak eksekutif segera menyediakan lahan pemakaman baru.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara merespons ancaman krisis liang lahat di ibu kota yang diproyeksikan bakal terjadi sebelum pertengahan 2027.
Saat ditemui di Balai Kota pada Selasa (20/10/2026), Pramono mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kini tengah menata kembali area tempat pemakaman umum (TPU) yang beralih fungsi menjadi permukiman warga demi membuka petak makam baru.
"Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini sedang berupaya menata masyarakat yang tinggal di taman pemakaman umum, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk makam-makam baru," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa relokasi warga dari area pemakaman sejatinya telah dilakukan di sejumlah titik pemakaman di ibu kota.
"Di beberapa tempat, sudah kami lakukan dan termasuk yang ada di Menteng Pulo, Menteng Atas. Kemudian kami pindahkan ke Jagakarsa dan sebagainya," lanjut Pramono.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah menyiapkan rencana penyediaan lahan yang lebih luas untuk pemakaman baru.
Peringatan mengenai krisis liang kubur ini sebelumnya mencuat setelah sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta membeberkan kondisi darurat kapasitas pemakaman dalam rapat pemandangan umum terhadap Raperda APBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2026).
Fraksi Partai Demokrat-Perindo melalui juru bicaranya, Lazarus Simon Ishak, mengungkapkan bahwa mayoritas TPU di Jakarta kini telah mencapai titik jenuh.
"Dari 80 TPU di Jakarta, 69 sudah penuh dan hanya melayani makam tumpang. Dengan rata-rata 100 pemakaman setiap hari, petak makam yang siap pakai diperkirakan hanya cukup sekitar sembilan bulan, atau habis sebelum pertengahan 2027," kata Lazarus Simon Ishak saat membacakan pandangan fraksi.
DPRD juga menyoroti tidak adanya alokasi belanja tanah pemakaman dalam dokumen Raperda APBD 2027 sehingga mendesak pihak eksekutif segera mengambil langkah preventif.
Melalui relokasi warga yang bermukim di kawasan pemakaman serta perencanaan penyediaan lahan baru untuk jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjamin hak warga untuk mendapatkan tempat pemakaman yang layak.