- KPK menggelar 36 operasi tangkap tangan dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
- KPK melakukan kajian tata kelola program prioritas pemerintah guna mencegah praktik korupsi.
36 OTT dalam Dua Tahun
Dari total 36 OTT selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 11 dilakukan pada 2025.
Sementara itu, hingga 20 Oktober 2026, KPK telah menggelar 23 OTT sepanjang tahun ini. Sebanyak 34 dari total operasi tersebut dilakukan saat Setyo Budiyanto menjabat Ketua KPK.
Jumlah OTT pada 2026 masih berpotensi bertambah karena tahun belum berakhir. Dengan demikian, catatan penindakan KPK pada tahun ini masih dapat berubah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto optimistis pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan dukungan pemerintah.
"Optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah yang sekarang," kata Setyo.
Meski demikian, banyaknya OTT juga menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menekan praktik korupsi, terutama di lingkungan pemerintah daerah.
Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat OTT KPK adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Daftar tersebut juga mencakup Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Dugaan korupsi yang menjerat para kepala daerah itu memiliki sejumlah pola, mulai dari suap proyek dan jual beli jabatan hingga pemerasan terhadap jajaran pemerintah daerah serta pengondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Korupsi Juga Menyasar Pelayanan Publik
OTT KPK selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran turut mengungkap dugaan korupsi dalam berbagai layanan publik dan sektor pemerintahan.
Kasus-kasus tersebut antara lain berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya, importasi barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengurusan izin tinggal warga negara asing, layanan pertanahan, hingga dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Penindakan juga menyasar pejabat tinggi, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Penanganan perkara yang melibatkan pejabat tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa penindakan korupsi turut menyentuh lingkaran pemerintahan.
Pemerintah menyatakan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda prioritas. Presiden Prabowo pun mempersilakan KPK menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam korupsi.
"Kamu ada bukti? Kalau ada bukti, silakan, saya bilang," kata Prabowo dalam program "Presiden Menjawab" yang ditayangkan melalui kanal YouTube Prabowo Subianto pada 16 September 2026.
Besarnya jumlah OTT dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi catatan penting bagi agenda pemberantasan korupsi. Tantangannya bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga memastikan pembenahan tata kelola mampu mencegah praktik serupa berulang. (Antara)