- Deep Intelligence Research mencatat program MBG, Kopdes Merah Putih, dan Danantara mendominasi percakapan publik di media sosial selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Pemberitaan media arus utama didominasi sentimen positif, sementara percakapan di media sosial sebagian besar didominasi oleh sentimen netral dan kritik.
- Program MBG menuai sorotan tajam terkait isu korupsi serta keracunan pangan, sedangkan Kopdes Merah Putih sering dijadikan bahan parodi oleh warganet.
“Ini kan berkaitan dengan perut manusia dan keselamatan nyawa manusia. Satu nyawa itu amat sangat berharga,” katanya.
Di sisi lain, DIR mencatat sentimen netral dalam percakapan mengenai MBG mencapai 58,4 persen. Salah satu faktor yang turut mendorong interaksi adalah popularitas lagu bertema MBG di media sosial.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya engagement tidak selalu mencerminkan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan. Sebagian interaksi dapat berasal dari konten hiburan, lagu, maupun unggahan ringan yang membicarakan program tersebut.
Kopdes Merah Putih: Pembangunan hingga bahan parodi
Kopdes Merah Putih mencatat sekitar 10,2 juta engagement. Percakapan mengenai program ini banyak berkaitan dengan percepatan pembangunan, peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi pedesaan, serta target pembangunan 30 ribu koperasi hingga Agustus 2026.
Isu pengadaan mobil pikap melalui Agrinas, pendampingan koperasi oleh pendamping desa, dan penentuan lokasi pembangunan juga menjadi perhatian pengguna media sosial.
Sejumlah lokasi Kopdes yang dianggap tidak lazim, termasuk di kawasan terpencil, bahkan menjadi bahan kritik dan parodi. Warganet membuat konten humor mengenai koperasi yang berada di tengah hutan, di atas gunung, atau di lokasi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Neni, sebagian konten tersebut masuk kategori sentimen netral karena disampaikan melalui humor dan parodi.
“Publik sebenarnya lebih ke fun. Mereka menjadikan Kopdes sebagai lucu-lucuan, memparodikan program tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, humor di media sosial tidak serta-merta menunjukkan penerimaan terhadap program. Parodi juga dapat menjadi cara masyarakat menyampaikan kritik terhadap desain kebijakan, lokasi pembangunan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan warga.
Karena itu, tingginya interaksi pada konten parodi perlu dibedakan dari dukungan terhadap kebijakan Kopdes itu sendiri.
Danantara mendapat sentimen positif di media arus utama
Berbeda dengan MBG dan Kopdes yang banyak memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan program, pemberitaan mengenai Danantara turut diwarnai narasi positif tentang pengelolaan investasi negara dan pembangunan.
Neni menyebut sejumlah topik yang menarik perhatian publik, antara lain kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, pembangunan hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang, serta capaian Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara.
Dalam pemberitaan media arus utama, Danantara mencatat sentimen positif sebesar 90,1 persen, berdasarkan pemaparan Neni.
Narasi mengenai kemampuan Indonesia membangun hunian dalam jumlah besar dan memperkuat tata kelola investasi negara menjadi bagian dari pemberitaan yang mendapat respons positif.
Meski demikian, angka sentimen positif dalam pemberitaan media arus utama tidak bisa langsung disamakan dengan sikap seluruh masyarakat. Penilaian publik di media sosial perlu dibaca secara terpisah dengan mempertimbangkan sumber percakapan, isi konten, dan konteks interaksi.
Penegakan hukum turut menjadi perhatian publik
Di luar tiga program utama tersebut, Neni mengatakan percakapan digital juga memperlihatkan respons positif terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi kepolisian.
Pergantian Kapolri menjadi salah satu isu yang memperoleh apresiasi dari sebagian pengguna media sosial. Narasi yang berkembang mencerminkan harapan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten, tanpa memandang kedekatan politik maupun hubungan personal.
Menurut Neni, respons tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap konsistensi pemerintah dalam menindak pelanggaran, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
Namun, sentimen positif di ruang digital tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas penegakan hukum. Penilaian terhadap hasil pemberantasan korupsi tetap perlu didasarkan pada data penindakan, proses peradilan, transparansi, dan konsistensi penegakan hukum.
Neni juga menyinggung perdebatan mengenai hasil penelitian Celios yang disebut menunjukkan 75 persen warga Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu tersebut turut memicu kontroversi dan menarik perhatian publik.
Meski demikian, angka tersebut perlu diverifikasi melalui laporan asli, metode penelitian, populasi responden, dan periode survei sebelum digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Percakapan media sosial didominasi sentimen netral
Dalam pemantauan media sosial, DIR mencatat 510.799 unggahan dari 109.299 akun. Unggahan tersebut menghasilkan 12.278.435 percakapan dengan jangkauan audiens mencapai 35.683.393.714.
Instagram dan TikTok menjadi dua platform yang mendominasi unggahan konten dan percakapan selama periode pemantauan.
Analisis jejaring sosial atau Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan DIR juga menunjukkan pola penyebaran informasi dari pemerintah pusat ke daerah. Akun lembaga pusat, seperti Sekretariat Negara, akun Presiden, Bakom, dan kementerian, menjadi simpul utama yang terhubung dengan berbagai akun instansi daerah.
Di sekeliling simpul tersebut terdapat akun kantor pertanahan, unit pekerjaan umum, balai penempatan pekerja migran, kelurahan, polres, polda, hingga kodam.
Menurut analisis DIR, pola ini menunjukkan kuatnya distribusi informasi resmi pemerintah melalui jaringan institusi dan satuan kerja di daerah, bukan semata-mata percakapan organik antarmasyarakat.
DIR juga menemukan akun media Kompas menghubungkan pemberitaan nasional dengan akun humas kepolisian daerah. Sementara itu, IDN Times membentuk kelompok yang relatif tertutup melalui akun-akun regionalnya.
Kedua pola tersebut memperluas jangkauan pesan, tetapi tidak serta-merta menunjukkan bertambahnya partisipasi atau suara warga dalam percakapan.
“Analisis tim kami atas SNA memberi data bahwa Presiden menjadi titik pertemuan. Akun ‘Prabowo’ dan ‘Sekretariat’ mempertemukan menteri, tokoh partai, dan media nasional. Hubungannya banyak tetapi satu per satu, sehingga tidak terlihat komunitas pendukung atau pengkritik yang saling berinteraksi,” ujar Neni.
Berdasarkan klasifikasi DIR, percakapan di seluruh kanal media sosial didominasi sentimen netral sebanyak 7.056.082 percakapan atau 57,5 persen. Sentimen negatif mencapai 3.963.705 percakapan atau 32,3 persen, sedangkan sentimen positif tercatat sebanyak 1.252.514 percakapan atau 10,2 persen.
Neni menjelaskan, kategori netral mencakup konten informatif, unggahan seremonial, hingga konten hiburan yang tidak secara eksplisit menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Perbedaan antara sentimen pemberitaan dan percakapan media sosial memperlihatkan pentingnya membaca data berdasarkan sumber dan konteksnya. Pemberitaan yang dikategorikan positif tidak otomatis mencerminkan dukungan masyarakat, sebagaimana tingginya interaksi pada konten kritis tidak otomatis menunjukkan mayoritas publik menolak kebijakan pemerintah.
DIR menilai, pada tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada efektivitas komunikasi publik, tetapi juga pada kemampuan memastikan pelaksanaan kebijakan menjawab persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Besarnya percakapan mengenai MBG, Kopdes Merah Putih, dan Danantara memperlihatkan bahwa program prioritas pemerintah telah menjadi bagian penting dari agenda publik. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari luasnya pemberitaan atau tingginya interaksi digital, melainkan juga dari kualitas pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat.