- Mardani Ali Sera menyampaikan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo di Komplek Parlemen, Jakarta, pada 22 Oktober 2026.
- Politisi PKS tersebut menyoroti masalah harga pangan, anggaran daerah, tata kelola Danantara, dan kesejahteraan guru.
- Ia mendesak peningkatan intervensi negara pada harga pangan, keadilan fiskal daerah, serta pengawasan ketat lembaga investasi.
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan kritis dan evaluasi terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Poin-poin evaluasi tersebut meliputi persoalan harga pangan, pemangkasan anggaran daerah, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), risiko tata kelola lembaga investasi Danantara, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan guru.
Catatan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi bertajuk "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mardani menegaskan, bahwa PKS mengambil posisi kritis dan konstruktif untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
Mardani mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, mulai dari kelancaran ketersediaan pupuk hingga pencapaian tanpa impor beras.
Namun, ia memberikan catatan mendasar terkait harga pangan di tingkat konsumen yang dinilai masih membebani masyarakat.
Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat juga tidak bisa hanya bergantung pada beras, melainkan harus mencakup keterjangkauan protein hewani dan komoditas lainnya.
“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ujarnya.
Melihat porsi cadangan beras Perum Bulog yang masih berada di kisaran 14–15 persen sementara sisanya dikuasai swasta, Mardani mendorong peningkatkan intervensi dan proteksi negara demi menjaga stabilitas harga pangan pokok.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Mardani menyoroti beban fiskal yang dialami pemerintah daerah akibat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) serta ruang anggaran yang kian terbatas, terlebih dengan adanya penambahan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ia mendesak agar pemerintah mengkaji ulang porsi anggaran pusat dan daerah demi menjaga keseimbangan dan keadilan fiskal secara nasional.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
Di bidang ekonomi, Mardani merespons pembentukan lembaga investasi Danantara dan penguatan peran negara dalam perekonomian.