- Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan di Jakarta pada 22 Oktober 2026.
- Lembaga baru ini mengubah orientasi kebijakan dari sekadar akses layanan keuangan menjadi kesejahteraan keuangan keluarga.
- Pemerintah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat literasi keuangan serta pembiayaan UMKM di daerah.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pembentukan DNKK menandai perluasan orientasi kebijakan, dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti turut mendampingi Prabowo dalam peresmian tersebut dengan menekan tombol sirene.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” kata Prabowo, Kamis (22/10/2026).
Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Ia menjelaskan bahwa orientasi kebijakan diperluas untuk menjangkau kondisi keuangan keluarga secara lebih menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, keluarga menjadi fokus perhatian karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan diarahkan untuk melihat manfaat layanan dan program keuangan di tingkat rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Airlangga melaporkan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjabat sebagai ketua dewan, sedangkan Menko Perekonomian bertugas sebagai ketua harian. Jajaran pimpinan dewan turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan sejumlah menteri sebagai anggota.
Dalam pelaksanaannya, Airlangga menjelaskan bahwa perhatian diarahkan pada kualitas kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security).
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Adapun pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).