- Plt. Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan pengadaan barang dan jasa menempati urutan kedua kasus korupsi terbanyak.
- KPK mencatat sebanyak 446 perkara rasuah terkait pengadaan barang dan jasa ditangani sejak tahun 2004 hingga 2026.
- KPK bersinergi dengan lembaga lain untuk melakukan audit dan pendampingan proyek guna mencegah praktik korupsi berulang.
Suara.com - Data temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan kasus pengadaan barang dan jasa (PBJ) menempati urutan dua teratas dalam kasus rasuah yang ditangani lembaga itu.
Plt. Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein mengatkan PBJ berada di urutan kedua dalam jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. Berada di bawah satu tingkat dengan kasus suap dan gratifikasi.
"Berdasarkan data penanganan perkara di KPK, tindak pidana korupsi menyangkut Pengadaan Barang dan Jasa menempati urutan kedua terbesar setelah perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap," ungkap Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (22/10/2026).
Kata Taufik, sepanjang 2004 sampai 2026, KPK mencatat ada 446 perkara rasuah terkait pengadaan barang dan jasa yang telah ditangani KPK.
Dia mewanti-wanti bahaya proyek pengadaan barang dan jasa yang jadi lahan bancakan akan merusak kualitas pengadaan dan menggeser tujuan awal pembangunan yang direncanakan.
"Dapat berisiko merusak integritas pengadaan dan menggeser tujuan pembangunan, serta tidak lagi berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Taufik.
"Infrastruktur yang buruk dapat memberikan dampak yang masif pada aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan yang langsung dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.
Atas temuan itu, KPK terus bersinergi dengan lembaga lainnya guna mengaudit dan mencegah praktik lancung itu berulang.
"KPK bersama lembaga LKPP, BPKP, BPK, dan Inspektorat terus melakukan provinsi audit serta pendampingan pada proyek-proyek strategis untuk memastikan tidak ada praktik suap," tegas dia. (Reporter: Alif Bintang)