- Ketua DPR RI Puan Maharani pada Jumat (23/10/2026) meminta pemerintah memberikan jaminan keselamatan bagi petugas dan relawan karhutla.
- Sembilan petugas dan relawan dilaporkan gugur saat memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, TNBTS, dan Kalimantan Selatan.
- Puan Maharani menegaskan pentingnya dukungan layak bagi kelompok perempuan serta bantuan jangka panjang bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
Menurutnya, kehadiran relawan perempuan sangat krusial dalam memastikan ketersediaan dukungan penugasan, ruang istirahat, serta akses pelayanan yang memadai di lapangan.
“Para perempuan yang ikut membantu penanganan Karhutla membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Peran perempuan dalam penanganan bencana sangat signifikan,” ujarnya.
“Mereka perlu didengar dan memperoleh dukungan yang memungkinkan pengabdiannya berlangsung dengan aman. Pemerintah harus bisa memberikan jangkauan perlindungan kepada mereka,” lanjutnya.
Selain perlindungan fisik dan keselamatan di lapangan, Puan mengingatkan adanya tanggung jawab moral dan material negara terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh para petugas maupun relawan.
“Petugas dan relawan yang memiliki tanggungan pengasuhan atau menjadi penopang penghasilan keluarga membutuhkan kejelasan dukungan, termasuk mereka yang mengalami cedera, sakit, atau harus menjalani pemulihan,” paparnya.
Di sisi lain, masyarakat umum yang terdampak kabut asap dan gangguan ekonomi akibat karhutla juga dinilai membutuhkan uluran tangan pemerintah secara intensif.
“Orang tua yang mendampingi anak sakit, pekerja yang mengurangi aktivitas, dan pelaku usaha yang kehilangan pendapatan perlu menjadi perhatian dalam keputusan Pemerintah,” ujarnya.
Puan pun mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan langkah perlindungan kesehatan terhubung dengan dukungan terhadap kebutuhan keluarga.
“Daerah yang kemampuannya terbatas perlu memperoleh bantuan tepat waktu agar pelayanan dan pertolongan tetap berjalan,” tambahnya.
Bagi keluarga korban yang ditinggalkan, Puan meminta agar bantuan dan pendampingan dari pemerintah tidak berhenti pada masa awal duka, melainkan berlanjut dalam jangka panjang.
“Pemerintah perlu membantu mereka memperoleh hak dan dukungan yang tersedia, termasuk untuk menjaga pengasuhan, penghidupan, serta keberlanjutan pendidikan anak,” katanya.
DPR RI memastikan akan terus mengawal penanganan ini melalui komisi terkait hingga proses pemulihan pascabencana usai.
“Kesungguhan Negara perlu dirasakan oleh warga yang terdampak Karhutla dan mereka yang datang membantu,” katanya.
“Setiap keluarga yang menanggung beban akibat Karhutla beserta dampak kabut asap berhak memperoleh perhatian yang layak, termasuk ketika harus menata kembali kehidupannya setelah kehilangan,” pungkasnya.