- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan baru 420 ribu dari target 3 juta kepala keluarga di Sulawesi Selatan terdaftar dalam Perlinsos Digital.
- Secara nasional, pendaftaran mencapai hampir 15 juta kepala keluarga dengan target 48 juta pada akhir tahun 2026 mendatang.
- Pemerintah berupaya mempercepat pendaftaran dan menambah agen perlinsos untuk memastikan data penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut baru sekitar 420 ribu kepala keluarga (KK) di Sulawesi Selatan yang terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital). Padahal, jumlah keluarga yang ditargetkan terdata di provinsi tersebut mencapai 3 juta KK.
Pemerintah kini memacu sosialisasi dan memperluas keterlibatan agen perlinsos untuk mempercepat pendaftaran masyarakat. Upaya ini dilakukan agar data penerima bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Jadi kita masih perlu sama-sama sosialisasi dan mempercepat masyarakat memahami layanan digital pemerintah,” kata Gus Ipul dalam acara “Penguatan Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat, SIKS-NG, dan Pelaksana Perlinsos Digital” di Aula Arafah Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026).
Gus Ipul mengatakan, jumlah keluarga yang terdaftar dalam Perlinsos Digital secara nasional kini hampir mencapai 15 juta KK. Angka tersebut terus bertambah dengan rata-rata lebih dari 600 ribu pendaftaran setiap hari.
Pemerintah menargetkan 48 juta KK di seluruh Indonesia terdaftar dalam sistem tersebut pada akhir 2026.
Untuk mendukung percepatan, jumlah agen perlinsos yang membantu masyarakat mengakses layanan digital juga terus ditingkatkan. Saat ini, jumlahnya hampir mencapai satu juta orang secara nasional.
“Sekarang sudah hampir 15 juta secara nasional. Target kita 48 juta. Setiap hari rata-rata naik di atas 600.000. Kalau agen perlinsosnya sudah hampir 1 juta secara nasional,” ujar Gus Ipul.
Ia mengakui, percepatan pendaftaran di Sulawesi Selatan masih membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai unsur masyarakat.
Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah agen perlinsos sekaligus mendorong lebih banyak calon penerima manfaat masuk ke dalam sistem.
Menurut Gus Ipul, keberadaan agen perlinsos penting untuk membantu masyarakat memahami proses pendaftaran, terutama warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital pemerintah.
Selain memperluas partisipasi masyarakat, digitalisasi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang memahami proses pemutakhiran data. Salah satu unsur yang menjadi perhatian adalah operator data desa dan kelurahan.
Gus Ipul menjelaskan, hingga kini umumnya belum tersedia petugas khusus untuk menangani data di tingkat desa dan kelurahan. Tugas tersebut masih dibebankan kepada pegawai yang merangkap pekerjaan lain.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan proses kerja di antara operator data, dinas sosial, pilar-pilar sosial, serta komunitas yang membantu masyarakat mengakses layanan digital.
“Dengan digitalisasi Perlinsos atau digitalisasi bansos ini diharapkan data kita makin akurat, partisipasi masyarakatnya lebih luas, akhirnya kita membantu mereka-mereka yang paling membutuhkan. Itu intinya,” tutur Gus Ipul.