- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan lebih dari 48 juta keluarga masuk sistem Perlinsos Digital pada akhir 2026.
- Kementerian Sosial mengerahkan hampir satu juta agen perlinsos untuk membantu pendaftaran masyarakat demi memperbaiki akurasi data bantuan sosial.
- Pengumuman target digitalisasi tersebut disampaikan di Makassar pada Selasa, 27 Oktober 2026, untuk mendukung program Sekolah Rakyat.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan lebih dari 48 juta keluarga masuk dalam sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) pada akhir 2026. Untuk mengejar target tersebut, Kementerian Sosial mengerahkan hampir satu juta agen perlinsos guna membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
Gus Ipul mengatakan, pendataan digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Target kita di akhir tahun nanti di Desember, sudah ada sekitar 48 juta lebih keluarga atau yang sudah masuk dalam sistem layanan digital pemerintah. Sekarang baru 14 juta lebih, sudah hampir 15 juta. Ini tiap hari bertambah dengan agen perlinsos yang hampir 1 juta orang,” kata Gus Ipul.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara “Penguatan Kapasitas PPPK dan Pilar-pilar Kemensos Dalam Mendukung Transformasi Digitalisasi Bantuan Sosial” di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026).
Menurut Gus Ipul, melalui Perlinsos Digital, pemerintah akan melakukan registrasi ulang terhadap masyarakat yang pernah menerima bantuan sosial.
Sistem tersebut juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa membutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan pemerintah.
Namun, ia menegaskan keputusan mengenai kelayakan penerima bansos akan ditentukan melalui sistem. Sementara itu, petugas dan relawan bertugas membantu pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
"Sementara kita semua membantu pemutakhiran, memasukkan data-data yang sesuai dengan kenyataan ke dalam sistem kita,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan pendaftaran, Kemensos mengandalkan agen perlinsos yang membantu masyarakat di lingkungan terdekat. Mereka berasal dari berbagai unsur, terutama pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Karang Taruna.
Kemensos juga mengajak pendamping desa, penyuluh pertanian, kader Keluarga Berencana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga relawan dari berbagai komunitas untuk terlibat.
Gus Ipul menjelaskan, pelibatan agen perlinsos diperlukan karena tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital pemerintah. Sebagian warga tidak memiliki telepon pintar, tidak memahami cara mendaftar, atau khawatir pendaftaran tersebut justru membuat bantuan sosial yang selama ini diterima terhenti.
Ia mencontohkan uji coba Perlinsos Digital di Banyuwangi.
Dalam uji coba tersebut, sekitar 80 persen penduduk Banyuwangi disebut telah masuk ke sistem layanan digital pemerintah. Namun, hanya 10 persen dari mereka yang mendaftar secara mandiri, sedangkan sisanya dibantu agen perlinsos.
“Karena secara umum masyarakat masih belum terbiasa dengan layanan digital pemerintah,” kata Gus Ipul.
Ia berharap keterlibatan berbagai unsur masyarakat dapat mempercepat pendaftaran sekaligus memastikan warga yang membutuhkan tidak tertinggal dalam proses digitalisasi layanan sosial.
Gus Ipul menegaskan, pembenahan data bansos juga berkaitan dengan program strategis Kemensos lainnya, termasuk Sekolah Rakyat. Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran dan intervensi pendidikan dapat menjangkau keluarga paling tidak mampu.
“Datanya makin akurat, bansosnya makin tepat sasaran, dan yang terakhir untuk memutus transmisi kemiskinan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat untuk keluarga paling tidak mampu,” pungkasnya.