- Koalisi SADAR dari berbagai elemen masyarakat akan menggelar unjuk rasa di Bundaran HI pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Aksi tersebut bertujuan mengevaluasi dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memilih lokasi strategis di pusat kota Jakarta.
- Massa menyampaikan lima tuntutan, termasuk penetapan status bencana nasional karhutla, penghentian pemborosan anggaran, serta penurunan biaya pendidikan.
Suara.com - Koalisi Selamatkan Kedaulatan Rakyat (SADAR) berencana menggelar unjuk rasa untuk mengevaluasi kinerja 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Bundaran HI, Jakarta pada Rabu, (28/10/2026).
Koalisi ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil dari buruh, tani, hingga mahasiswa.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, menuturkan pemilihan titik aksi di Bundaran HI adalah hasil konsolidasi yang serius.
Menurut dia, Bundaran HI memiliki lokasi strategis di pusat Kota Jakarta yang dikenal sebagai urat nadi perekonomian ibu kota.
Dengan melaksanakan aksi di sana, maka peluang pemerintah memberikan atensi untuk merespon tuntutan maka seharusnya terbuka lebar.
"Ya, kami mau ngetes pemerintah Prabowo-Gibran, kita memilih tempat yaitu jantung dari Jakarta itu sendiri. Kalau semisal dari jantungnya saja, pemerintah masih tidak memedulikan, saya merasa bahwa memang pemerintah Pak Prabowo-Gibran ini tidak serius," jelas Hafidz kepada wartawan Kompleks UI pada Rabu, (28/10/2026) .
Ia menganggap apabila tuntutan massa aksi masih tidak digubris, dia menilai pemerintahan kali ini terbukti antikritik dan abai terhadap asiprasi masyarakat sipil.
"Bila nanti kami di Bundaran HI, yaitu di pusat Jakarta, mereka masih tidak bisa mendengarkan kita, saya rasa bahwa kita semua, Indonesia, harus sadar. Sadar kita dibungkam, sadar kita tidak dipedulikan," kata dia.
Hafidz juga optimis pihaknya akan berhasil menembus titik aksi Bundaran HI, mengingat pada aksi-aksi sebelumnya aparat menghalangi mereka untuk mencapai titik aksi.
"Kami optimis," tutup dia.
Dalam aksi ini, mereka membawa lima poin tuntutan terhadap rezim Prabowo-Gibran, yakni:
- Meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional terhadap fenomena kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
- Meminta pemerintah memprioritaskan APBN untuk kepentingan rakyat dengan menghentikan program yang dinilai memboroskan anggaran, seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
- Meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, menyediakan layanan kebutuhan dasar yang merata dan menciptakan lapangan kerja.
- Meminta pemerintah memberantas KKN dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
- Meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat masyatakat sipil dan menghentikan militerisasi.
Reporter: Alif Bintang