- Belasan ribu elemen masyarakat sipil berkumpul di Universitas Indonesia untuk berunjuk rasa pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Aksi lanjutan ini digelar untuk mengevaluasi dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai mengabaikan tuntutan sebelumnya.
- Massa menyampaikan lima tuntutan, termasuk penanganan bencana kebakaran hutan, efisiensi anggaran, dan pemberantasan penyalahgunaan wewenang.
Suara.com - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang hendak melakukan unjuk rasa telah berkumpul di Universitas Indonesia untuk bersiap menuju titik mereka di Bundaran HI, Jakarta pada Rabu, (28/10/2026).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa aksi yang terdiri dari koalisi mahasiswa hingga emak-emak ini telah berkumpul di seberang gedung FISIP UI. Mereka juga tampak kompak membawa spanduk-spanduk berisikan tulisan protes terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 12 bis kopaja dan puluhan angkot juga telah terpakir rapi guna mengangkut mereka menuju bundaran HI.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Hafidz Haernanda memperkirakan jumlah massa bakal menyentuh hingga belasan ribu orang yang berasal dari beragam latar belakang.
"Kalau dari massa sendiri, kami PD total 10.000 sampai 12.000 massa. Itu dari berbagai macam elemen sipil," kata Hafidz kepada wartawan di UI.
Kata Hafidz, aksi hari ini merupakan aksi lanjutan dari demo pada Selasa, (20/10/2026) lalu yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan pemerintahan Prabowo selama 2 tahun.
Tapi sayangnya, sambung dia, pemerintah seakan menutup kuping jika dilihat dari nihilnya respon mereka terhadap tuntutan para demonstran pada aksi sebelumnya.
"Kami merasakan bahwa tidak ada sama sekali tanggapan ataupun kritik kami yang memang diterima oleh pemerintahan Prabowo-Gibran," tegas Hafidz.
Adapun massa aksi memberikan lima poin tuntutan terhadap rezim Prabowo-Gibran. Yaitu:
- Meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional terhadap fenomena kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
- Meminta pemerintah memprioritaskan APBN untuk kepentingan rakyat dengan menghentikan program yang dinilai memboroskan anggaran, seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
- Meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, menyediakan layanan kebutuhan dasar yang merata dan menciptakan lapangan kerja.
- Meminta pemerintah memberantas KKBN dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
- Meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat masyatakat sipil dan menghentikan militerisasi. (Reporter: Alif Bintang)