Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan sedimentasi dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir susulan yang dapat kembali merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum dan UMKM Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera, Rabu (28/10/2026), di Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung A Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Tito menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi beban besar dalam pemulihan infrastruktur. Pekerjaan mencakup perbaikan jalan dan jembatan yang rusak atau hilang, penanganan sungai terdampak, hingga pemulihan sarana pendidikan.
Tito menyoroti sedimentasi sungai yang perlu segera ditangani dengan skala prioritas. Jika dibiarkan, hujan lebat dapat memicu banjir kembali sehingga lumpur yang sudah dibersihkan menumpuk lagi dan masyarakat kembali terdampak.
“Karena sedimen ini kalau nggak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi. Lumpur yang sudah kita bersihkan, kemudian datang lagi, harus dibersihkan ulang lagi. Terdampak lagi masyarakat, mereka mengungsi lagi,” ujar Tito.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kota Padang dan Kabupaten Solok di Sumatera Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang di Aceh.
Tito mengatakan penanganan di lapangan telah melibatkan Kementerian PU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta TNI dan Polri. Namun, pemulihan masih menghadapi tantangan karena banjir dan longsor susulan dapat kembali merusak fasilitas yang sudah diperbaiki.
“Ini skalanya, saya sendiri mengalami skala yang paling luas. Tiga provinsi, 53 kabupaten dan kota, bayangin. Kemudian, bukan hanya itu, susulannya pun masih jalan terus,” kata Tito.
Ia menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan penanganan bencana untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
Kementerian PU Tangani Infrastruktur Pascabencana
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto yang mewakili Menteri PU memaparkan perkembangan penanganan infrastruktur di tiga provinsi. Kementerian PU mengalokasikan anggaran efektif sebesar Rp21,42 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera pada 2026.
Pekerjaan mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis. Dari sisi konektivitas, penanganan dilakukan pada 33 ruas jalan nasional dan 20 jembatan. Sebanyak dua ruas jalan dan lima jembatan dilaporkan telah selesai ditangani.
Pada sektor permukiman, Kementerian PU menangani 79 titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan 10 tempat pemrosesan akhir sampah. Sementara itu, pembangunan hunian sementara mencapai 1.914 unit, dengan 1.794 unit telah selesai dan 120 unit lainnya masih dikerjakan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Apri menegaskan pemulihan infrastruktur masih berlangsung dan perlu dilanjutkan hingga seluruh program selesai.
“Pemulihan masih terus berjalan. Capaian ini menjadi indikator nyata kehadiran negara. Tantangan kita selanjutnya adalah memastikan seluruh program selesai dengan tepat waktu, dengan kualitas yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Apri.
Kementerian UMKM Verifikasi Data Penerima Bantuan
Kementerian UMKM menyiapkan bantuan presiden bagi sekitar 200.000 usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program pemulihan lainnya mencakup pemberdayaan sekitar 12.386 UMKM, dukungan perbaikan 11 alat produksi, revitalisasi satu rumah produksi bersama, serta pembentukan delapan Klinik UMKM Bangkit.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, dari 173.641 data yang diusulkan pemerintah daerah, sebanyak 112.849 data dinyatakan siap direalisasikan setelah melalui proses validasi dan pembersihan data.
Jumlah itu terdiri atas 70.296 usaha mikro di Aceh, 25.491 usaha mikro di Sumatera Utara, dan 17.062 usaha mikro di Sumatera Barat. Data penerima di Aceh tersebar di 18 kabupaten/kota, Sumatera Utara di 19 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat di 13 kabupaten/kota.
Maman menjelaskan, penyusutan jumlah data terjadi karena ditemukan data anomali saat diverifikasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, sekitar 23.000 usaha mikro tercatat sudah masuk dalam daftar penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia menegaskan, bantuan presiden untuk rehabilitasi usaha mikro ditujukan kepada pelaku usaha yang belum mengakses layanan perbankan.
“Jadi saya ingin sampaikan kembali lagi kepada teman-teman media, bahwa berdasarkan yang menerima banpres usaha, rehabilitasi usaha mikro ini adalah mereka yang sama sekali belum terakses di perbankan,” ujar Maman.
Melalui koordinasi Satgas PRR, Kemendagri mendorong kementerian terkait dan pemerintah daerah menyelaraskan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Perbaikan infrastruktur, pemulihan fasilitas umum, serta dukungan bagi UMKM menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. ***
Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan