- Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan penyadapan Presiden Prabowo.
- Bahlil mengancam melayangkan somasi 3x24 jam jika pencatut namanya tidak segera melakukan klarifikasi.
- Bahlil menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan yang mengaitkan namanya dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mencatut namanya jika tidak memberikan klarifikasi dalam waktu 3x24 jam.
Bahlil menegaskan tidak mengetahui sosok ketua umum partai politik yang disebut-sebut berada di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum penangkapan tersangka kasus penyadapan oleh Bareskrim Polri.
Spekulasi tersebut berkembang di media sosial dan grup percakapan WhatsApp, hingga mengarah kepada Bahlil yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar," ujar Bahlil di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil justru mengaku menjadi salah satu korban penyadapan. Dia meminta kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
"Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap," kata Bahlil seusai melantik pengurus dan membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku.
Dia juga meminta orang-orang yang telah mencatut namanya segera menyampaikan klarifikasi. Jika tidak, Bahlil menyatakan akan menempuh jalur hukum.
"Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3x24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji juga meminta publik tidak mudah percaya pada spekulasi yang menyeret ketua umum partai besar dalam kasus penyadapan tersebut.
Sarmuji menilai tuduhan yang tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi berpotensi menyesatkan publik.
Dia bahkan mengingatkan adanya pengalaman ketika spekulasi kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan sempat mengarah kepada ketua umum partai besar, tetapi belakangan disebut tidak terbukti.
"Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, 'Partai besar'. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu. Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi," tegasnya.