Sementara itu, Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasi kepada KP2MI atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada KAHMI untuk mengambil bagian dalam upaya mengatasi persoalan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Zulfikar menegaskan, KAHMI memiliki sumber daya manusia (SDM) dan jaringan organisasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.
"Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini," kata Zulfikar.
Zulfikar juga menegaskan, KAHMI memiliki semangat untuk terus bersinergi secara konstruktif dengan pemerintah, tanpa meninggalkan fungsi kritis organisasi dalam mengawal kebijakan publik.
"Semangat KAHMI adalah bersinergi secara konstruktif, ikut membantu menyelesaikan masalah bangsa sekaligus menyukseskan program pemerintahan yang ada, tanpa meninggalkan sikap kritis," ujar Zulfikar.
Dalam Nota Kesepahaman tersebut, terdapat sejumlah ruang lingkup kerja sama yang menjadi landasan kolaborasi kedua pihak.
Pertama, pendayagunaan sumber daya manusia pekerja migran melalui pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran dengan memanfaatkan jaringan KAHMI di daerah maupun perguruan tinggi.
Kedua, peningkatan kapasitas pekerja migran melalui fasilitasi pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan yang mengacu pada standar kompetensi serta kebutuhan negara penempatan.
Ketiga, pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya, termasuk pendampingan kewirausahaan, edukasi pengelolaan keuangan, dan pembinaan awal reintegrasi sosial bagi purna Pekerja Migran Indonesia.
Keempat, sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, termasuk edukasi mengenai pencegahan penempatan ilegal serta penyebarluasan informasi resmi terkait prosedur bekerja di luar negeri.
Kelima, pendampingan dan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia melalui optimalisasi jaringan praktisi dan tenaga ahli hukum yang dimiliki KAHMI.
Melalui pembagian peran tersebut, KP2MI akan menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, data acuan, serta mengoordinasikan fasilitasi pelindungan dan advokasi Pekerja Migran Indonesia.
Sementara KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, serta jejaring pemberdayaan ekonomi.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut audiensi KP2MI dan KAHMI pada 19 Oktober 2026. Selanjutnya, kedua pihak akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antarunit terkait serta melakukan koordinasi berkala untuk menyinkronkan program, rencana aksi, pemanfaatan jejaring, dan agenda sosialisasi bersama.
Menteri Mukhtarudin pun berharap, kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi calon pekerja migran (CPMI) maupun keluarga mereka.
Dengan dukungan jaringan intelektual, profesional, dan kelembagaan KAHMI, KP2MI optimistis upaya memperluas akses kerja luar negeri yang prosedural, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat berjalan semakin optimal. ***