Suara.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk memperluas kesempatan kerja luar negeri yang prosedural sekaligus memperkuat ekosistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu hingga hilir.
Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin 9 November 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin, Presidium KAHMI Sutomo, serta Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelindungan dan kapasitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat sisi pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ingin membangun ekosistem pelindungan yang holistik, dari hulu sampai ke hilir," ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan, pembentukan KP2MI sebagai kementerian tersendiri merupakan bentuk keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia.
"Transformasi kelembagaan dari BNP2TKI, BP2MI hingga menjadi KP2MI menunjukkan semakin kuatnya perhatian negara terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran," tutur Menteri.
Mukhtarudin menegaskan, terdapat dua arahan utama Presiden Prabowo kepada KP2MI. Pertama, meningkatkan kualitas pelindungan pekerja migran pada seluruh tahapan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Kedua, lanjut Menteri, meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja migran Indonesia agar mampu bertransformasi dari tenaga kerja berketerampilan rendah (low skill) menjadi tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi (medium-high skill).
"Orientasi kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas pekerja migran. Kita ingin lebih banyak pekerja migran Indonesia masuk ke sektor formal dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja global," beber Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai skema penempatan, baik Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), maupun perseorangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Salah satu program prioritas untuk mewujudkan agenda tersebut adalah SMK Go Global, yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penyiapan 500.000 pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan, kompetensi global, dan siap bekerja di luar negeri selama periode 2026–2029.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan, pendekatan pelatihan dalam program SMK Go Global dirancang agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga dibekali kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pemberi kerja di negara tujuan.
"Jadi, apa yang dilatih itu harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi global, baik berdasarkan job order maupun tren penempatan pekerja migran kita," pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.