- PDI Perjuangan belum bergabung dalam fraksi yang mendorong hak menyatakan pendapat pada rapat paripurna DPR tanggal 10 November.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya sedang mempertimbangkan usulan tersebut berdasarkan aspirasi guru besar, masyarakat sipil, dan dialog lintas fraksi.
- Aspirasi tersebut muncul sebagai tanggapan atas persoalan putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 serta penyalahgunaan kekuasaan politik sebelumnya.
Suara.com - PDI Perjuangan belum ikut ambil bagian menjadi fraksi yang akan mendorong hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna di DPR RI, Selasa (10/11).
Meski demikian PDIP mendengarkan dan mempertimbangkan usulan tersebut.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya melihat berbagai aspirasi, baik dari para guru besar maupun masyarakat sipil.
Termasuk dialog lintas fraksi di Senayan yang telah dilakukan.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA," kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
"Dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," sambung Hasto.
Hasto berujar, PDIP mendengarkan berbagai aspirasi tersebut.
Ia mengatakan proses dialog juga terus-menerus dilakukan.
"Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Hasto.