- Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan dewan memproses wacana Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
- Lebih dari 25 legislator lintas fraksi telah menandatangani dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan keabsahan syarat ijazah wakil presiden.
- Pihak Sekretariat Wakil Presiden menyatakan Wapres Gibran terbuka berkomunikasi menanggapi aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Menggugat di depan Istana Wapres pada Senin.
"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," katanya.
Khozin menambahkan, persoalan ijazah ini secara normatif memicu perdebatan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 terkait klausul tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," ujarnya.
Dukungan terhadap mekanisme ini juga disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira.
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Fraksi PDIP sendiri memilih mencermati dinamika rapat paripurna sebelum menyerahkan pengajuan resmi, mengingat aturan yang mengikat dalam konstitusi.
"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.
Krisis politik terhadap Wapres Gibran di parlemen mencuat menyusul pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan saat pendaftaran cawapres, disusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Di sisi lain, merespons gelombang protes publik di luar Senayan, pihak Sekretariat Wakil Presiden menyatakan Wapres Gibran terbuka terhadap penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk aksi sekitar 40 orang dari Aliansi Rakyat Menggugat di depan Istana Wapres pada Senin kemarin.
"Jadi Bapak Wakil Presiden menyiapkan tempat untuk kita berkomunikasi dan tentu harus melalui pintu gerbang, dan pintu gerbang sudah dibuka untuk bisa kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi," tutur Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar di Istana Wapres, Jakarta, Senin.
Meski akses telah disiapkan oleh pihak istana, massa demonstran memilih tidak masuk ke area dalam gedung.
"Kita tidak tahu persis alasan tidak berkenan, tapi kita dengar langsung karena saya langsung ke depan untuk kita bisa berkomunikasi, berdialog, tapi belum berkenan," katanya menambahkan.