- Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan dewan memproses wacana Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
- Lebih dari 25 legislator lintas fraksi telah menandatangani dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan keabsahan syarat ijazah wakil presiden.
- Pihak Sekretariat Wakil Presiden menyatakan Wapres Gibran terbuka berkomunikasi menanggapi aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Menggugat di depan Istana Wapres pada Senin.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait wacana penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) mengenai persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Setelah masa sidang DPR RI resmi dibuka, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh sesuai aturan parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga mengonfirmasi adanya aspirasi serupa yang masuk dari berbagai kalangan menjelang pembukaan masa sidang.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Di tingkat anggota dewan, lebih dari 25 legislator lintas fraksi diklaim telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menunjukkan bukti dokumen fisik berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat lengkap dengan deretan pasal rujukan.
"Hampir semua (fraksi), lebih dari 25," kata Mardani.
Proses pengumpulan tanda tangan tersebut dihimpun sejak Senin malam dan terus bertambah, meski status dukungannya masih bersifat perseorangan dan belum menjadi keputusan resmi fraksi.
"Mayoritas fraksi tapi personal," katanya.
Dari jajaran fraksi, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan pihaknya tengah memfinalisasi pertimbangan penggunaan HMP untuk merespons persoalan keabsahan syarat ijazah Wapres Gibran.
"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," katanya.
Khozin menegaskan bahwa opsi Hak Angket dan HMP memiliki fungsi yang berbeda dalam mekanisme pengawasan DPR.
"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.
Secara yuridis, langkah pengajuan HMP tanpa melalui hak angket mengacu pada Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mengatur materi dan bukti sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat presiden atau wakil presiden.