- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat bertahan di jabatannya meskipun sempat diisukan akan mundur akibat desakan Hak Menyatakan Pendapat DPR.
- DPR RI menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat lintas fraksi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri Gibran.
- Posisi Gibran dinilai terisolasi karena tidak adanya lagi representasi fungsional partai pendukung Jokowi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Gibran Rakabuming Raka disebut ingin tetap bertahan sebagai Wakil Presiden RI, meskipun sebelumnya santer dikabarkan yang bersangkutan bakal mengundurkan diri bila DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait keabsahan pendidikannya.
Lorong-lorong marmer Gedung Nusantara II, Senayan, mendadak menyimpan ketegangan yang tak biasa usai Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II ditutup, Senin (10/11/2026).
Di antara riuh langkah para legislator yang bergegas menuju ruang fraksi, Yanuar Arif Wibowo melangkah tenang sembari membentangkan secarik kertas putih ke hadapan kamera para pewarta.
Kertas tersebut memuat pesan lugas 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'. Politikus PKS itu hanya tersenyum tipis merespons pandangan sejumlah rekan sejawatnya, lalu melenggang menyusuri selasar menuju Gedung Nusantara I tanpa mengucap sepatah kata pun.
Aksi tunggal Yanuar bukan sekadar teatrikal politik panggung Senayan. Di ruang-ruang tertutup, rumor mengenai nasib kepemimpinan nasional tengah bergulir kencang.
Gibran santer diisukan bakal meletakkan jabatannya pada Rabu (10/11/2026) sore, andaikata parlemen benar-benar membulatkan tekad menggelar sidang pemakzulan.
Seorang Sumber internal di lingkaran pemerintahan menuturkan, barisan pendukung putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu kini dalam posisi siaga sembari membaca arah angin politik di Senayan.
"Jika legislatif sepakat menggunakan HMP (hak menyatakan pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur," kata dia, Rabu pagi.
Tapi Rabu siang, konstelasi politik berubah. Gibran disebut-sebut tak akan menyerahkan jabatannya.
"Gibran memang sudah mau mundur, tapi ditahan oleh bapaknya (Jokowi)," kata Sumber lainnya kepada Suara.com, Rabu siang.
Manuver Hak Menyatakan Pendapat Menguat
Kalkulasi politik di parlemen berakselerasi cepat. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memperlihatkan bundel berkas berisi daftar tanda tangan legislator lintas fraksi yang sepakat mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)—tahap paling krusial sebelum DPR berpeluang mengajukan permohonan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi.
Mardani mengklaim, pergerakan tanda tangan ini telah melampaui batas minimum pengajuan dan menembus batas sekat koalisi.
"Hampir semua fraksi. Lebih dari 25 anggota," kata Mardani, Senin awal pekan ini.
Gerakan ini, menurut Mardani, tidak berjalan secara institusional melainkan inisiatif individu dari para wakil rakyat yang gelisah melihat mandeknya penjelasan hukum terkait polemik tersebut.