- Yanuar Arif Prabowo dari Fraksi PKS membentangkan kertas tuntutan pemakzulan Gibran setelah rapat paripurna DPR pada Selasa, 10/11/2026.
- Aksi tersebut dilakukan di Kompleks Parlemen Jakarta karena tidak ada sesi interupsi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat.
- Yanuar telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat yang kini diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.
Suara.com - Tak Ada Sesi Interupsi, Ini Alasan Yanuar PKS Bentangkan Pesan Gibran Mundur
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Prabowo, mengungkap alasan membentangkan kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yanuar mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat karena dalam rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota dewan.
"Jadi, saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar saat ditemui usai melakukan aksinya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia sengaja memilih tulisan singkat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami publik tanpa penjelasan panjang.
Yanuar juga menegaskan telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.
Menurut Yanuar, pengawasan terhadap pemerintahan merupakan kewenangan DPR setelah proses pemilihan umum selesai.
Ia menyebut mekanisme konstitusional dapat dimulai melalui penggunaan hak angket, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum diteruskan ke MPR.
"Rezim sekarang adalah rezim pemerintahan dan itu diawasi oleh DPR. Kalau ditemukan beberapa hal yang dianggap pelanggaran, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya mulai dari angket, menyatakan pendapat, nanti dikirim ke MK. Hasil putusan MK dikembalikan ke DPR, lalu DPR menyampaikan ke MPR," jelasnya.
Yanuar enggan mengungkap anggota Fraksi PKS lain yang ikut menandatangani usulan HMP selain Mardani Ali Sera. Namun, ia memastikan telah mengunggah bukti tanda tangannya di media sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
"Saya sudah bertanda tangan karena saya merasa nalar kewarasan publik kita sebagai negara hukum ini diuji. Kita berharap seluruh anggota DPR yang diberikan hak secara konstitusional bisa memproses Pasal 7A dan 7B ini," tegasnya.
Terkait respons pimpinan DPR, Yanuar menyebut usulan tersebut diterima sebagai bagian dari aspirasi. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan dalam rapat internal bersama pimpinan fraksi-fraksi untuk menentukan langkah berikutnya.
Sebelumnya, Yanuar membentangkan kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” saat keluar dari ruang Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II.
Aksi tersebut diperlihatkannya kepada awak media di Kompleks Parlemen dan mendapat respons senyuman dari sejumlah anggota DPR lainnya.