-
Gibran menyampaikan niat mundur dari posisi Wapres saat bertemu Presiden Prabowo di Istana.
-
Presiden Prabowo memberikan saran agar penyelesaian polemik difokuskan melalui jalur peradilan PTUN.
-
Istana membantah kabar bahwa Presiden Prabowo menolak keinginan pengunduran diri Gibran tersebut.
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari kursi RI-2 saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Langkah mengejutkan ini muncul sebagai ikhtiar politik Gibran dalam merespons tekanan dinamika putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pembicaraan tertutup antara kedua pimpinan negara tersebut berlangsung selama dua setengah jam. Niat pengunduran diri putra sulung Jokowi itu menjadi titik balik baru dalam peta stabilitas pemerintahan Prabowo.
Alih-alih langsung menyetujui atau menolak, Presiden Prabowo memilih memberikan deretan petunjuk strategis bagi wakilnya. Gibran kini memutuskan bertarung lewat Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan keabsahan seluruh berkas administrasinya.
Mensesneg menegaskan publik perlu memahami dinamika sebenarnya yang terjadi dalam ruang diskusi Istana tersebut. Pemerintah ingin meluruskan berbagai spekulasi liar yang beredar terkait sikap Presiden terhadap niatan Gibran.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
Istana membantah kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak mentah-mentah keinginan pengunduran diri tersebut. Prabowo justru memosisikan diri sebagai mentor yang membedah berbagai sudut pandang hukum bersama Gibran.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.
Prabowo mengarahkan agar fokus penanganan isu ini dialihkan pada koridor hukum resmi yang berlaku. Pendekatan ini diambil agar penyelesaian masalah dokumen ketatanegaraan tidak menimbulkan kegaduhan politik baru.
Langkah hukum melalui PTUN dipandang sebagai jalur paling bijak untuk menguji ulang fakta-fakta administrasi secara terbuka. Keputusan ini menunjukkan komitmen kedua pemimpin untuk menghormati proses peradilan yang sedang berjalan.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."
Gibran optimistis bukti-bukti sah yang dimilikinya mampu mematahkan keraguan publik di persidangan PTUN mendatang. Proses hukum ini diprediksi akan menjadi penentu kelanjutan karier politik sang Wakil Presiden.