- Gugun El Guyanie menyatakan DPR dapat menempuh mekanisme Hak Angket di DPR RI untuk menyelidiki polemik penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah oleh Kemendikdasmen.
- Hasil penyelidikan Hak Angket tersebut dapat dilanjutkan dengan Hak Menyatakan Pendapat ke Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum serius.
- Dinamika politik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melibatkan penentuan dua calon wakil presiden pengganti yang diusulkan Presiden kepada MPR.
Suara.com - Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI memungkinkan ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan secara berjenjang. DPR dapat terlebih dahulu menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki polemik surat keterangan penyetaraan ijazah sebelum melanjutkannya dengan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menjelaskan kedua instrumen tersebut memiliki fungsi dan objek berbeda.
Hak Angket lebih tepat digunakan untuk menyelidiki proses penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan DPR melakukan penyelidikan secara mendalam, termasuk memeriksa saksi dan ahli untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam penerbitan dokumen tersebut.
"Jika DPR fokus pada penyelidikan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kemendikdasmen, maka hak angket adalah instrumen yang tepat," kata Gugun dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Penyelidikan melalui Hak Angket dapat menjadi tahap awal untuk membangun dasar bagi proses ketatanegaraan selanjutnya. DPR bisa menelusuri bagaimana surat keterangan penyetaraan ijazah diterbitkan, apa dasar amar putusan MA, hingga kemungkinan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pejabat Kemendikdasmen.
Dengan demikian, DPR tidak harus langsung mengambil langkah politik berupa HMP tanpa terlebih dahulu membedah persoalan yang menjadi pangkal polemik.
Hasil penyelidikan nantinya dapat menjadi salah satu landasan untuk menentukan apakah persoalan tersebut memenuhi alasan konstitusional bagi proses pemakzulan.
"Tahap pertama, hak angket digunakan terlebih dahulu untuk menyelidiki secara mendalam SUKET penyetaraan ijazah tersebut diterbitkan, apa dasar amar putusan MA, atau adakah unsur kelalaian/kesengajaan dari pejabat Kemendikdasmen," tandasnya.
Tahap berikutnya adalah menggulirkan HMP apabila hasil penyelidikan menemukan dugaan pelanggaran hukum serius atau persoalan terkait pemenuhan syarat formal wakil presiden.
"Tahap kedua, apabila hasil pansus hak angket menyimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran hukum serius atau pemenuhan syarat formal wapres, DPR menyusulnya dengan menggulirkan HMP untuk diteruskan ke MK," ujarnya.
Meski demikian, Gugun menyebut HMP tidak harus selalu menunggu hasil Hak Angket. DPR juga bisa langsung mengusulkannya dengan menggunakan dokumen hukum yang sah, seperti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
"HMP bisa diusulkan berdasarkan temuan atau hasil Hak Angket, tapi juga bisa langsung dengan dokumen yang sah, seperti putusan MA," ucapnya.
Di luar perdebatan mengenai Hak Angket dan HMP, Gugun menilai dinamika politik juga akan mengemuka apabila proses pemberhentian atau pemakzulan Gibran benar-benar berlanjut.
Salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan adalah penentuan dua calon wakil presiden pengganti yang nantinya diusulkan Presiden kepada MPR.
"Selain soal mekanisme Hak Angket atau HMP, yang tidak kalah dinamis adalah soal siapa dua calon cawapres pengganti Gibran, yang akan diusulkan oleh presiden kepada MPR. Apakah dari parpol koalisi, atau parpol non koalisi yang akan diajak Prabowo untuk koalisi 2029," tandasnya.