-
Pengunduran diri wakil presiden merupakan hak pribadi dan tidak memerlukan persetujuan DPR.
-
Aturan pengunduran diri dan penggantian pejabat diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
-
MPR wajib menggelar sidang paripurna dalam 60 hari untuk memilih pengganti definitif.
Suara.com - Isu mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah keabsahan surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dipersoalkan lembaga hukum. Situasi ini memicu pertanyaan publik mengenai prosedur resmi ketika seorang pejabat tinggi memilih melepaskan jabatannya secara sukarela.
Keputusan pribadi untuk turun dari kursi kekuasaan berbeda secara prinsip dengan proses pemakzulan politik. Mandat yang diperoleh langsung dari rakyat melalui pemilihan umum membuat langkah mundur tidak melibatkan campur tangan parlemen.
Landasan hukum mengenai peralihan kekuasaan eksekutif ini merujuk secara spesifik pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut menegaskan bahwa hak prerogatif personal pejabat tinggi tidak membutuhkan lampu hijau dari lembaga legislatif.
Bagaimana aturan pengunduran diri menurut konstitusi?
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pengunduran diri wakil presiden murni merupakan keputusan individu pemegang mandat. Parlemen tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak keputusan personal tersebut.
Negara harus segera mengisi kekosongan jabatan demi menjaga stabilitas jalannya pemerintahan nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang peran kunci dalam proses penetapan pejabat pengganti yang definitif.
Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk menyetorkan dua nama kandidat wakil presiden kepada pimpinan MPR. Calon pengganti wajib berasal dari parpol atau koalisi pengusung pasangan terpilih pada pemilu lalu.
Sidang paripurna MPR harus segera diselenggarakan paling lambat dalam batas waktu enam hari sejak kekosongan terjadi. Anggota dewan melakukan pemungutan suara untuk menentukan satu figur terpilih.
Sosok yang menang dalam pemungutan suara langsung dilantik untuk mendampingi kepala negara hingga sisa masa jabatan berakhir. Seluruh rangkaian proses ini menjamin kelangsungan roda pemerintahan tanpa hambatan politik yang berkepanjangan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan terkait adanya puluhan anggota parlemen yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut mencuat menyusul polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Puan membenarkan bahwa laporan pengajuan HMP dari lebih dari 25 anggota DPR tersebut sudah masuk ke meja pimpinan.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Kendati begitu, Puan menegaskan bahwa pihaknya belum bisa langsung memproses usulan tersebut hari ini.
Pimpinan DPR baru akan menindaklanjuti dan mengkaji laporan tersebut setelah rangkaian pembukaan masa sidang selesai digelar.
"Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa segala bentuk langkah maupun hak konstitusional yang diajukan oleh anggota dewan tetap harus berpedoman pada aturan hukum dan tata tertib yang berlaku di parlemen.
"Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," pungkasnya.