- Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo menyatakan tidak akan campur tangan terkait wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.
- Sebanyak hampir 50 anggota DPR RI dari berbagai fraksi telah menandatangani serta menyerahkan surat usulan Hak Menyatakan Pendapat kepada pimpinan dewan untuk mengatasi polemik ijazah Gibran.
- Wapres Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertua pada Selasa pagi.
Suara.com - Pihak Istana Kepresidenan memastikan tidak akan ikut campur alias cawe-cawe terkait dinamika di Senayan, menyusul menguatnya suara sejumlah anggota DPR RI yang menggulirkan wacana proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah memosisikan diri untuk sepenuhnya menghormati mekanisme politik serta hak konstitusional yang melekat pada institusi parlemen, termasuk perihal hak menyatakan pendapat.
"Kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR ya. Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapatan ya gitu. Nah, kami tentu saja menghormati," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Diketahui, terbaru Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan. Keinginan itu disampaikan langsung Gibran kepada Prabowo dalam pertemuan 2,5 jam, Selasa pagi.
Berkaitan dengan niat Gibran mundur, apakah akan ada penundaan di Senayan terhadap rencana hak menyatakan pendapat, Pras menegaskan hal tersebut menjadi wewenang penuh fraksi-fraksi yang ada di DPR.
"Kalau proses di DPR itu kan tergantung masing-masing partai, gitu," kata Pras.
Puluhan Dewan Nyatakan HMP
Sejauh ini Sudah ada 50 anggota DPR RI kurang lebih melakukan teken usulan untuk DPR RI menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyelesaikan polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera yang turut meneken usulan HMP.
"(Sudah) hampir 50 (anggota DPR RI meneken usulan HMP)," kata Mardani kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
Mardani menyampaikan jika surat usulan untuk menggunakan HMP ini sudah diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," katanya.
Lebih lanjut, Mardani memang tak menyebutkan nama-nama anggota DPR RI yang ikut meneken usulan HMP tersebut, namun ia memastikan kalau surat usulan sudah diteken banyak fraksi.
"Banyak fraksi," tuturnya.