- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan proses hukum dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah final.
- Pernyataan tersebut merespons keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta niat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
- DPR RI kini memiliki legitimasi formal untuk menggunakan hak konstitusional dalam menyikapi tindak lanjut putusan hukum tersebut di wilayah politik.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan, bahwa proses hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah bersifat final.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya putusan dari dua institusi peradilan tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan Doli tersebut merespons dinamika terkini setelah Gibran menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran memohon waktu untuk tetap menjabat sembari membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).
Menanggapi opsi jalur hukum di PTUN yang diajukan Gibran, Doli mengingatkan bahwa Indonesia hanya memiliki dua institusi peradilan tertinggi yang keduanya telah mengeluarkan putusan mengikat.
"Kita ini kan Indonesia ini negara hukum, kita punya hanya dua institusi peradilan tertinggi: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, dua-duanya itu sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini ya. Saya juga tadi sudah dapat putusan lengkap dari Mahkamah Agung ya, yang menyatakan betul lah, batal ya, suket itu batal dan jadi sebetulnya menurut saya proses hukum ini sudah final ya," ujar Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Dengan selesainya proses di ranah hukum, Doli menilai bahwa fokus publik kini beralih pada tindak lanjut ketatanegaraan yang sepenuhnya berada di wilayah politik, khususnya di parlemen.
"Dalam ketatanegaraan kita ya, setelah proses atau di ranah hukum selesai, masuknya ke ranah politik, wilayah politik. Makanya orang semua menyorot ke DPR," katanya.
Doli mengungkapkan, dimulainya masa sidang DPR RI pada hari ini memberikan legitimasi formal bagi para anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyikapi putusan MK dan MA tersebut.
"Dengan dimulainya masa sidang itu, teman-teman DPR, baik secara institusional mewakili fraksi ataupun mewakili dirinya sendiri yang melekat hak tiga tadi itu, ya, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, ya sekarang jadi punya legitimasi untuk melakukan langkah-langkah yang selama ini mungkin informal," jelasnya.
Lebih lanjut, Doli menyebut komunikasi lintas fraksi serta koordinasi dengan pimpinan DPR terus berjalan intensif untuk melihat langkah konkret yang akan diambil parlemen dalam waktu dekat.
"Sekarang kami sedang membuka siapa saja bagi anggota-anggota yang merasa berkepentingan untuk menggunakan haknya, ya silakan saja berkomunikasi. Jadi ya kita lihat satu hari inilah sampai besok ya, apakah ada teman-teman yang menggunakan haknya di dalam menyikapi soal tindak lanjut putusan MK dan MA ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blak-blakan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang keinginannya mundur dari jabatan RI-2. Keinginan itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Prabowo, hari ini di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta.