- Ketua FMN Dimas menyatakan Presiden Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
- Pernyataan tersebut disampaikan Dimas kepada Suara.com pada Selasa, 10 November 2026, karena Prabowo memilih Gibran sebagai pasangan pilpres.
- Dimas menilai Prabowo perlu menyelesaikan kontroversi politik tersebut agar tidak menyeret rakyat ke dalam konflik antar elite yang tidak menyejahterakan.
Suara.com - Polemik perihal dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dianggap tidak memiliki keabsahan untuk mendaftar sebagai Cawapres pada Pemilu 2024 lalu kian memanas.
Hal itu makin dipertajam usai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara garis besar menilai Gibran tidak memiliki ijazah atau dokumen pendukung yang menguatkan posisinya sebagai RI-2.
Meski begitu, kritik publik juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pasangan Gibran saat palagan pilpres lalu.
Bahkan, Presiden Ketujuh Jokowi yang juga ayah Gibran juga diduga cawe-cawe untuk memenangkan Prabowo.
Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dimas menilai Prabowo juga sepatutnya bertanggungjawab atas polemik tersebut.
"Kita ingin menjelaskan kalau situasi yang terjadi sekarang semua harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden Prabowo sebenarnya," ucap Dimas kepada Suara.com pada Selasa, (10/11/2026).
Sebab, sebagai pasangan Gibran, seharusnya Prabowo dapat melacak rekam jekak wakilnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berkoalisi.
"Dia yang milih Gibran," tegas Dimas.
Karena itu seharusnya Prabowo perlu turun tangan membersihkan segala kontroversi yang tengah melanda orang-orang terdekatnya.
"Karena 10 tahun pemerintahannya Jokowi plus pemaksaan Gibran untuk tetap menjadi bagian dari dinasti politiknya Jokowi sekarang itu harus dipertanggungjawabkan termasuk oleh Prabowo. Karena Prabowo dari awal sudah menyatakan dia bagian dari suksesornya Jokowi," tegasnya.
Apalagi, sambung dia, segala pertikaian antar elite tidak mempengaruhi kesejahteraan rakyat, bahkan malah memperkeruhnya.
"Jadi jangan seret-seret rakyat kemudian dengan konflik-konflik macam itu. Rakyat fokus saja dengan tuntutan dan aspirasi sejatinya," terangnya. (Reporter: Alif Bintang)