- Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh KKEP.
- Sanksi tersebut diberikan karena ia terbukti melakukan pelanggaran berat berupa penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dan menahan sebagian besar pelaku di Mako Brimob.
Suara.com - Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Isir mengatakan majelis hakim menilai tindakan Ahrie sebagai pelanggaran berat. Dalam sidang tersebut, Ahrie juga dinyatakan melakukan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Meski diputus PTDH, Ahrie langsung menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Dengan demikian, proses penjatuhan sanksi terhadapnya masih berlanjut ke tahap banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ucap Isir.
Tak Pandang Bulu
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia memastikan tidak akan memberi perlakuan khusus, sekalipun pelakunya merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi menyebut penyadapan terhadap kepala negara sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.
Ia juga menyatakan tidak takut menghadapi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan mencederai negara.
Dalam perkara ini Bareskrim Polri telah empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit dan Ahrie Sonta dua tersangka lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi (LP), maupun kaitan dengan proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso kekinian ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit.