- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah 26 video Reels di Instagram dalam waktu sepuluh jam pada Selasa (10/11/2026).
- Unggahan mendadak tersebut berisi dokumentasi kegiatan di berbagai daerah setelah akun tersebut vakum selama lebih dari dua bulan.
- Aktivitas itu memicu spekulasi warganet di tengah polemik ijazah serta wacana pengunduran diri Gibran dari jabatannya.
Komentar lain mengaitkan aktivitas tersebut dengan upaya memperlihatkan kembali dokumentasi pekerjaan Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden.
"Recap 2 tahun kerja kaya biasa org abis resign kali yh maksudnya," tulis pengguna lainnya.
Ada pula yang menduga unggahan tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menunjukkan aktivitas dan kinerja Gibran kepada publik.
Meski begitu, berbagai komentar tersebut masih sebatas spekulasi warganet dan belum menjelaskan alasan sebenarnya di balik unggahan massal tersebut.
Muncul di Tengah Polemik Ijazah dan Isu Pengunduran Diri
Aktivitas Instagram Gibran juga menjadi perhatian karena muncul di tengah polemik mengenai ijazah setara SMA miliknya dan wacana pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran juga disebut mengutarakan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden ketika berbicara dengan Prabowo pada Selasa pagi. Namun, pernyataan tersebut kemudian mendapat bantahan dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran membawa persoalan ijazahnya ke PTUN.
Syahganda mengaku turut mendampingi dan menyaksikan pembicaraan antara Prabowo dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
"Pak Yusril itu paling benar. Tidak ada (Prabowo sarankan Gibran ke PTUN). Pak Yusril yang benar, karena dia berdiskusi dengan Bapak Presiden tadi. Saya ada di situ," kata Syahganda, Selasa (10/11/2026).
Bakom Sebut Yusril Tangani Prosedur Pengunduran Diri
Syahganda juga menjelaskan bahwa keterangan Yusril menjadi rujukan mengenai sikap resmi pemerintah terkait persoalan tersebut.
Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa jalur PTUN dinilai tidak lagi relevan untuk ditempuh Gibran. Hal itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap serta persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Menurut penjelasan tersebut, Gibran tidak memiliki posisi sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara sebelumnya. Kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan dinilai tidak tersedia.
Sementara mengenai wacana pengunduran diri Gibran, Syahganda tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menyebut koordinasi mengenai prosedur tersebut diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum.
"Pak Yusril yang akan mengurus hal itu (prosedur pengunduran diri)," tegas Syahganda.