- Indonesia Corruption Watch mengkritik keputusan pemerintah mempertahankan gelar pahlawan nasional untuk Presiden Kedua RI Soeharto di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
- Almas Sjafrina menyatakan rekam jejak korupsi Soeharto terbukti melalui putusan Mahkamah Konstitusi serta Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998.
- Pemberian gelar tersebut dinilai tidak tepat karena kasus rasuah Soeharto dihentikan akibat kematiannya tanpa ada vonis hukum yang membebaskannya.
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mengkritik keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan gelar Pahlawan Nasional Presiden Kedua RI Soeharto, di tengah gugatan koalisi sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Koordinator ICW Almas Sjafrina menilai, rekam jejak Soeharto dalam berbagai dugaan skandal korupsi sudah terlihat terang.
"Jadi korupsi Soeharto itu bukan hoaks. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya juga TAP MPR XI Tahun 1998 yang menyebutkan secara eksplisit, kejahatan korupsi harus diungkap secara tegas, termasuk yang dilakukan Soeharto," kata Almas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Almas, nama Soeharto juga belum sepenuhnya lepas dari berbagai dugaan kasus rasuah. Penyelidikan terhadap kasus tersebut dihentikan menyusul meninggalnya tokoh yang dijuluki The Smiling General itu.
"Soeharto memang tidak pernah divonis bersalah. Tapi jangan lupa, Soeharto juga tidak pernah divonis tidak bersalah karena kasus korupsi itu sendiri," tambah Almas.
Karena itu, Almas menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto patut dipertanyakan. Menurutnya, penilaian terhadap rekam jejak Soeharto tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran HAM hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Bahkan lembaga internasional juga mengategorikan Soeharto sebagai tokoh atau presiden terkorup sepanjang masa," tegasnya.
Reporter: Alif Bintang