- Kemkomdigi menginstruksikan seluruh instansi pemerintah dan penyelenggara publik memperkuat pengamanan sistem digital di Jakarta pada sepuluh November dua ribu dua puluh enam.
- Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital menerbitkan tiga surat imbauan pada sembilan November sebagai respons terhadap peringatan BSSN terkait ancaman serangan siber.
- Pemerintah mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi penipuan digital yang mencatut isu pajak digital luar negeri melalui pesan atau tautan mencurigakan.
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang menyasar situs web dan layanan digital pemerintah.
Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik diminta memperkuat sistem keamanan digital.
Langkah antisipasi ini dilakukan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan ancaman serangan siber yang dikaitkan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Meski keaslian ancaman dan kemampuan pelaku belum terverifikasi, pemerintah meminta seluruh pengelola sistem elektronik tidak mengabaikan potensi risiko tersebut.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengatakan penguatan keamanan sistem menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kemkomdigi Terbitkan Tiga Surat Imbauan Keamanan Siber
Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Melalui imbauan tersebut, pengelola sistem elektronik diminta memperkuat pengamanan infrastruktur, meningkatkan pemantauan aktivitas jaringan, melakukan pemeriksaan kerentanan, serta memastikan kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Dalam Security Advisory yang diterbitkan melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, BSSN juga menegaskan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang diduga sebagai pelaku belum dapat dipastikan. Namun, langkah pencegahan tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko gangguan.
Lima Ancaman Siber yang Perlu Diwaspadai
Ada sejumlah jenis serangan siber yang berpotensi mengganggu situs dan layanan digital pemerintah. Ancaman tersebut meliputi:
- Distributed Denial of Service (DDoS): Serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas data sehingga layanan sulit diakses atau mengalami gangguan.
- Defacement: Perubahan tampilan situs web secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.
- Eksploitasi celah keamanan: Pemanfaatan kelemahan pada sistem atau perangkat lunak untuk mendapatkan akses ilegal.
- Pembajakan DNS: Manipulasi sistem penerjemahan nama domain yang dapat mengarahkan pengguna ke situs palsu.
- Phishing dan penyebaran informasi palsu: Upaya mencuri data pribadi atau menyebarkan informasi menyesatkan melalui pesan, email, maupun tautan berbahaya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kemkomdigi meminta instansi pemerintah memastikan kesiapan tim tanggap insiden keamanan siber, memperkuat autentikasi akun administrator, serta memperbarui perangkat lunak yang digunakan.
Pengelola sistem juga diminta meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS dan memastikan pencadangan data serta mekanisme pemulihan layanan berjalan optimal.