- Mahfud MD menyatakan mantan kandidat Pilpres 2024 sebaiknya tidak dipilih menggantikan wakil presiden karena pertimbangan etika politik.
- Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR sesuai mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
- Mahfud menyarankan ketua partai politik berusia muda dapat dipertimbangkan menjadi kandidat pengganti jika disetujui oleh Presiden.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak menyarankan mantan kandidat calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 masuk dalam bursa pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, meski tidak ada larangan secara hukum, terdapat pertimbangan etika politik yang perlu diperhatikan dalam menentukan sosok pengganti Wakil Presiden.
Mahfud menilai kandidat yang sebelumnya kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 sebaiknya tidak kembali didorong untuk mengisi posisi Wapres apabila Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan.
"Gak usah kalau itu. Bukan gak bisa, tidak usah, secara etis kan sudah kalah," kata Mahfud dalam podcast 'Terus Terang', dikutip Rabu (11/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat menanggapi kemungkinan mantan kandidat Pilpres 2024 masuk dalam daftar nama yang diusulkan untuk menggantikan Gibran.
Dia menilai pembahasan mengenai sosok pengganti belum perlu dilakukan sebelum proses pengunduran diri atau pemberhentian Gibran selesai.
Mahfud menjelaskan, mekanisme penggantian Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila jabatan Wapres kosong karena berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
"Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya tuh sudah ada mekanismenya. Nanti presiden memilih dua orang," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, Mahfud menegaskan kewenangan mengusulkan dua kandidat pengganti berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden dapat meminta pertimbangan berbagai pihak, mulai dari pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat sipil. Namun, keputusan mengenai dua nama yang diusulkan tetap menjadi kewenangan Presiden.
"Secara etis biasanya prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya biar enak. Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan presiden," ujarnya.
Sebagai alternatif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu justru membuka peluang bagi ketua-ketua partai politik berusia muda untuk dipertimbangkan sebagai calon pengganti Gibran.
"Malah saya katakan tuh ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan banyak. Nah coba itu aja kan boleh juga. Siapa sih yang melarang itu gitu, yang penting Presiden suka, setuju atas itu," ucapnya.
Meski demikian, Mahfud mengaku tidak mengetahui sosok yang paling dipercaya Prabowo untuk mendampinginya sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, Presiden sendiri yang paling memahami figur yang dianggap tepat.
"Saya gak tahu siapa orang yang paling bisa dipercayai oleh presiden. Presiden sendiri yang tahu," tuturnya.
Mahfud juga mengingatkan agar pembahasan mengenai calon pengganti tidak sampai menghambat proses politik dan konstitusional terkait posisi Gibran.
Dia menegaskan, proses pengunduran diri maupun pemakzulan harus tetap berjalan tanpa menunggu munculnya nama kandidat pengganti.
"Pokoknya proses ini jangan berhenti hanya karena belum mendapat mencari itu (pengganti Gibran) lalu ini terhenti, tidak, mundur atau pemakzulan ini terus saja prosesnya. Soal itu nanti begitu itu terjadi nanti presiden kan ada mekanisme konstitusinya," pungkasnya.