- Gibran Rakabuming Raka masih menjabat wakil presiden karena belum ada pernyataan resmi pengunduran diri.
- Pakar hukum tata negara menyatakan Gibran tidak memerlukan persetujuan presiden atau parlemen untuk berhenti.
- Jika posisi wakil presiden kosong, presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang.
Suara.com - Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai wakil presiden RI meski disebut telah menyampaikan niat berhenti dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi langsung dari Gibran mengenai keputusannya tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Manunggal Kusuma Wardaya, mengatakan informasi mengenai niat Gibran berhenti baru disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Karena itu, posisi wakil presiden belum dapat dinyatakan kosong.
"Itu pun benar-benar niat apa enggak, apa untuk konsumsi publik atau kepentingan politik, kita enggak ngerti. Meski pernyataan resmi ya. Jadi apa sekarang posisi RI sudah kosong? Tidak, masih," kata Manunggal kepada Suara.com, Selasa (10/11/2026).
Menurut Manunggal, Gibran tidak membutuhkan persetujuan Presiden maupun parlemen untuk berhenti dari jabatannya. Namun, pertemuan dengan Prabowo di rumah dinas Presiden pada Selasa pagi tidak bisa dianggap sebagai pernyataan resmi berhenti.
Pertemuan tersebut, kata dia, sebatas etika politik antara presiden dan wakil presiden.
"Di tidak perlu persetujuan dari manapun, tidak perlu persetujuan presiden. Itu secara norma hukum," imbuhnya.
Manunggal menjelaskan, posisi wapres baru dinyatakan kosong setelah Gibran menyampaikan pernyataan resmi berhenti. Jika kekosongan terjadi, Presiden berwenang mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Kekosongan wakil presiden yang nanti prosedur konstitusionalnya presiden mengajukan calon lagi dari yang dibilang presiden ke MPR," ucapnya.
Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen ketiga.
Aturan itu menyebutkan, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wapres untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.