- Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Wapres Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
- Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut, melainkan memberikan saran agar Gibran berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
- Polemik dokumen pendidikan Gibran dan rencana pembuktian melalui PTUN menjadi latar belakang utama munculnya kabar ini.
Sebelumnya, dokumen pendidikan Gibran dipersoalkan karena berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
4. Polemik Ijazah Gibran Ikut Memanaskan Situasi Politik
Kabar niat Gibran mundur muncul ketika polemik dokumen pendidikannya kembali mengemuka. Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan Pilpres 2024.
Putusan pengadilan terkait dokumen tersebut kemudian menjadi perhatian sejumlah anggota DPR. Bahkan, muncul dorongan agar polemik ini ditindaklanjuti melalui mekanisme politik di parlemen.
Isu tersebut membuat posisi Gibran tidak hanya menjadi perhatian dalam konteks hukum, tetapi juga dalam dinamika politik nasional.
5. Gibran Tetap Menyatakan Akan Memperjuangkan Keabsahan Dokumennya
Meskipun kabar niat mundur mencuat, Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya akan memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan yang dimiliki.
Setelah bertemu Prabowo, Gibran mengatakan Presiden menyarankannya untuk tetap berjuang membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Gibran juga menyebut Prabowo sudah seperti sosok ayah baginya.
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu menjadi salah satu hal yang menarik perhatian karena Gibran tidak secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya telah resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
6. DPR Mulai Menyoroti Kemungkinan Proses Politik
Polemik Gibran juga berkembang ke ranah parlemen. Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Situasi ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin menarik perhatian karena terdapat kemungkinan proses politik yang lebih panjang.
Namun, perlu dibedakan antara usulan atau dorongan anggota DPR dengan keputusan resmi lembaga negara. Proses pemberhentian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan politik.
7. Gibran Belum Otomatis Berhenti Menjadi Wakil Presiden
Fakta paling penting yang perlu dipahami adalah niat mengundurkan diri tidak sama dengan pengunduran diri yang sudah resmi berlaku.
Dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa jika wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar diproses hingga terjadi kekosongan jabatan, akan ada mekanisme konstitusional yang harus dijalankan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara pernyataan niat mundur, proses administrasi dan ketatanegaraan, serta status resmi jabatan wakil presiden.
Hingga perkembangan informasi pada 11 November 2026, kabar yang telah dikonfirmasi Istana adalah Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo. Belum ada konfirmasi bahwa Gibran sudah resmi melepaskan jabatan Wakil Presiden RI.