- Jamiluddin Ritonga menyatakan rencana mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden adalah kemenangan demokrasi.
- Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan karena dianggap tidak memiliki ijazah SMA berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
- Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026, untuk membuktikan dokumennya di PTUN.
Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai rencana Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden akan menjadi kemenangan bagi demokrasi di Indonesia.
Menurut Jamiluddin, mundurnya Gibran bukan hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk pemenuhan aspirasi publik yang selama ini disuarakan melalui berbagai aksi demonstrasi.
"Dengan Gibran mundur tentu rakyat Indonesia yang diuntungkan. Sebab, mundurnya Gibran menjadi kado dan kemenangan bagi demokrasi di Indonesia," kata Jamiluddin kepada suara.com, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, banyaknya demonstrasi yang menuntut Gibran mundur menjadi indikasi bahwa desakan tersebut merupakan aspirasi sebagian besar masyarakat.
Jamiluddin juga menyoroti persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ia berpandangan, Gibran sudah tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut karena dinilai tidak memiliki ijazah SMA sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung (MA).
Padahal, ijazah SMA merupakan salah satu persyaratan pendidikan bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Atas dasar itu, Jamiluddin menilai Gibran dengan sendirinya gugur sebagai wakil presiden. Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menghalangi apabila Gibran benar-benar berniat mengundurkan diri.
"Tidak ada alasan apa pun bagi Prabowo untuk menolak niat Gibran mundur," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Jamiluddin tersebut merupakan pandangannya mengenai konsekuensi politik dan hukum dari polemik persyaratan pendidikan Gibran. Adapun status jabatan Gibran tidak serta-merta berubah hanya karena adanya penyampaian niat untuk mundur.