- Sekjen DPP Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan mengimbau Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri.
- Imbauan pada Rabu (11/11/2026) tersebut bertujuan meredakan polemik ijazah demi menjaga stabilitas nasional.
- Mahkamah Agung sebelumnya memutuskan surat penyetaraan SMA Gibran tidak sah pada Jumat (30/10/2026).
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, mengimbau Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk legawa mengundurkan diri dari jabatannya.
Imbauan tersebut disampaikan untuk mengakhiri polemik mengenai keabsahan persyaratan ijazah Gibran yang dinilai semakin memperpanjang kegaduhan politik.
Ia menegaskan bahwa kejelasan status hukum terkait persyaratan ijazah Wapres telah diputuskan oleh dua lembaga tinggi negara, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurutnya, membawa persoalan tersebut ke ranah hukum lain hanya akan menguras energi bangsa.
"Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek," kata Sopiyan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan bahwa dinamika politik yang berkembang saat ini membutuhkan kedewasaan sikap serta kebesaran hati dari para elite politik.
"Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden merupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas," katanya.
Menanggapi rencana pihak Wapres yang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sopiyan menilai langkah tersebut sudah tidak lagi efisien maupun relevan.
"Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri," ujarnya.
Lebih lanjut, Sopiyan menggarisbawahi bahwa legitimasi seorang pemimpin sejatinya bertumpu pada kepercayaan publik dan moralitas, bukan sekadar pembelaan administratif di meja hijau.
"Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini," tegasnya.
Tuntutan pengunduran diri tersebut berangkat dari dua putusan peradilan. Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan pemohon Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan untuk pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, pada Selasa (6/10/2026), MK dalam pertimbangan putusannya juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA.
Kendati demikian, Gibran mengisyaratkan akan terus menempuh jalur hukum setelah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," kata Wapres Gibran kepada wartawan di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa putusan MK dan MA tersebut sudah final dan tidak dapat diubah lagi.
"Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, di parlemen, wacana pemakzulan Wapres juga mulai bergulir. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan terlebih dahulu menghimpun masukan serta pandangan dari seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan sebelum menentukan langkah formal melalui Badan Musyawarah (Bamus).