-
Denny Indrayana menyebut putusan MK dan MA soal ijazah Gibran sudah bersifat inkrah.
-
Niat Gibran mengajukan langkah hukum ke PTUN dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap mahkamah.
-
Gibran mengaku disarankan Presiden Prabowo untuk tetap melawan dan menyiapkan dokumen pendidikan.
Suara.com - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengambil langkah hukum baru terkait sengketa ijazah SMA dinilai melanggar prinsip dasar hukum tata negara. Pakar hukum Denny Indrayana menegaskan seluruh jalur peradilan telah tertutup rapat setelah keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap.
Gugatan hukum atas syarat administrasi Pilpres 2024 sejatinya telah mencapai titik akhir di tingkat Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, wacana membawa kembali kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap menyalahi aturan hukum.
"Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril sudah tidak ada. Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain," kata Denny dalam akun Youtubenya.
Keputusan untuk terus memaksakan perlawanan hukum justru dinilai mencoreng komitmen pejabat publik terhadap supremasi hukum di Indonesia. Sebagai pemegang jabatan wapres, kepatuhan total pada institusi peradilan tertinggi seharusnya menjadi pilar utama.
"Karena sikap itu menunjukkan, bayangkan seorang Wakil Presen, membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah," ujar Denny.
Putusan dari lembaga peradilan tertinggi sudah mengunci legalitas surat penyetaraan pendidikan yang selama ini diperdebatkan. Opsi terbaik yang tersisa bagi pejabat terkait adalah menerima realitas hukum dan mengundurkan diri secara legowo.
Pertimbangan majelis hakim menekankan pentingnya menjaga marwah demokrasi dari pelanggaran syarat pencalonan. Keputusan tersebut dibuat untuk memastikan keabsahan proses pemilu tidak cacat aturan.
"Di dalam pertimbangannya dengan jelas dikatakan ini melepaskan demokrasi kita. Ada pelanggaran sifatnya terstruktur, sistematis, terencana," ujarnya.
Sebaliknya, pihak wakil presiden menyatakan tetap bersiap menghadapi proses persidangan baru demi membuktikan keabsahan berkas pendidikannya. Langkah pertahanan diri ini diklaim atas petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya kemarin.
Upaya membawa dokumen dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi kini disiapkan untuk menghadapi gugatan di PTUN. Selain itu, koordinasi dengan kementerian terkait juga ditempuh guna mengajukan Peninjauan Kembali ke MA.