- Wapres Gibran menyatakan Presiden Prabowo menginstruksikannya untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN di Jakarta pada Selasa.
- Menko Yusril Ihza Mahendra membantah klaim tersebut karena putusan Mahkamah Agung sudah final dan mengikat secara hukum.
- Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niatan mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Yusril juga menegaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya peninjauan kembali.
"Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," papar Yusril.
Ketidaksesuaian pernyataan tersebut kian dipertegas oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan.
Pihak Bakom secara lugas membantah narasi yang menyebut Presiden Prabowo menyuruh Gibran untuk terus bersengketa di PTUN.
Menurut Syahganda, rujukan sikap hukum Presiden sudah sepenuhnya disampaikan ke publik melalui menteri koordinatornya.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," ucap Syahganda.
Bakom memandang mustahil apabila Presiden Prabowo memberikan anjuran yang berlawanan dengan kepatuhan hukum.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril, pungkas Syahganda.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama dua setengah jam.
Dalam forum tersebut, pembicaraan justru menyinggung dinamika pengunduran diri.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ungkap Prasetyo Hadi.
Prasetyo meluruskan isu yang beredar luas bahwa presiden menahan kepergian wakilnya.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.