- Pakar hukum UMY King Faisal menyatakan rencana Gibran menggugat ke PTUN tidak tepat karena PTUN tidak berwenang mengoreksi putusan kasasi MA pada Rabu, 11 November 2026.
- Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena bukan merupakan pihak dalam perkara kasasi Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
- Pembatalan dokumen pendidikan tersebut berdampak administratif dan tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatannya, sehingga statusnya harus melalui mekanisme konstitusional.
"Putusan MA memiliki konsekuensi administratif yang mengikat, tetapi tidak otomatis menghasilkan konsekuensi pemberhentian jabatan konstitusional," ujarnya.
Persoalan status jabatan, kata dia, harus ditempatkan pada mekanisme ketatanegaraan.
Jika Gibran ingin bertahan, pembuktian mengenai terpenuhinya syarat konstitusional dapat diuji melalui mekanisme yang tersedia, termasuk proses di DPR.
Jika memilih mundur, pengunduran diri juga harus dilakukan melalui mekanisme formal sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan kondisi tersebut, Faisal menilai Gibran kini bukan sekadar berhadapan dengan persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga pilihan politik-konstitusional yang konsekuensinya berbeda.
Jalur hukum tetap terbuka untuk memperjuangkan hak, tetapi tidak bisa digunakan dengan cara memutar untuk menghindari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
"Gibran berhak membela diri, tetapi hak tersebut tidak dapat mengubah PTUN menjadi pengadilan kasasi atas putusan MA. Mundur atau bertahan merupakan pilihan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Yang terpenting adalah konsistensi sikap, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan penghormatan terhadap konstitusi," tandasnya.