- Pakar hukum UMY King Faisal menyatakan rencana Gibran menggugat ke PTUN tidak tepat karena PTUN tidak berwenang mengoreksi putusan kasasi MA pada Rabu, 11 November 2026.
- Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena bukan merupakan pihak dalam perkara kasasi Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
- Pembatalan dokumen pendidikan tersebut berdampak administratif dan tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatannya, sehingga statusnya harus melalui mekanisme konstitusional.
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut masih punya pilihan untuk memperjuangkan dokumen pendidikannya.
Namun, Pakar Hukum Tata Negara UMY, King Faisal Sulaiman mengingatkan, tidak semua jalur hukum bisa digunakan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Faisal menilai rencana Gibran menempuh PTUN dan Peninjauan Kembali (PK) justru berhadapan dengan persoalan kewenangan serta kedudukan hukum.
Terlebih, MA telah membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik tersebut.
"PTUN tidak berwenang mengadili ulang putusan kasasi Mahkamah Agung," kata Faisal kepada Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, PTUN hanya berwenang memeriksa keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi objek sengketa.
Pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan tata usaha negara (TUN) itu tidak dapat ditempatkan sebagai lembaga untuk mengoreksi putusan kasasi MA.
Oleh karena itu, apabila Gibran mengajukan gugatan ke PTUN dengan tujuan membatalkan atau melawan putusan kasasi tersebut, langkah itu dinilai tidak tepat secara kompetensi absolut.
Jalur PTUN baru mungkin terbuka jika terdapat objek keputusan administrasi yang berbeda dan memenuhi syarat hukum.
"PTUN merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan TUN, bukan lembaga yang berwenang mengoreksi putusan kasasi MA," ujarnya.
Di sisi lain, Faisal juga melihat jalur PK tidak serta-merta menjadi pintu keluar. Persoalannya bukan hanya apakah PK dikenal dalam perkara TUN, tetapi siapa yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukannya.
Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi yang melahirkan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Sementara itu, Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 juga telah memberikan batasan terhadap pengajuan PK oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
"Gibran tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK secara pribadi," tegasnya.
Meski demikian, Faisal meminta putusan MA tidak langsung ditarik sebagai keputusan bahwa Gibran otomatis kehilangan jabatan Wapres.
Menurutnya, putusan tersebut membatalkan keputusan administrasi mengenai dokumen penyetaraan pendidikan, bukan memberhentikan Gibran dari jabatan konstitusionalnya.