- Ketua Umum Grib Jaya Hercules diperiksa KPK di Jakarta Selatan pada Rabu, 11 November 2026.
- Hercules diperiksa sebagai saksi kasus suap pengurusan HGB Kementerian ATR/BPN terkait tanah PT Summarecon.
- Hercules hadir untuk menjelaskan asal-usul uang Rp800 juta yang sebelumnya dikembalikan kepada penyidik KPK.
Suara.com - Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marcal alias Hercules menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (11/11/2026).
Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Hercules terpantau didampingi oleh puluhan orang. Dia mengaku akan diperiksa mengenai persoalan tanah milik PT Summarecon.
"Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK," kata Hercules di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
"Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu," tambah dia.
Di sisi lain, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules pada hari ini. Sebab, Budi menyebut penyidik membutuhkan keterangan dari Hercules.
"Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang," ujar Budi.
Diketahui, Hercules melalui pengacaranya sempat mengembalikan uang senilai Rp800 juta kepada KPK.
Uang itu diduga diterima Hercules dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat serta permintaan Summarecon untuk membuka blokir dan pengurusan HGB.
Dalam perkara ini, empat dari delapan tersangka dalam kasus ini merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Adapun orang kepercayaan Nusron tersebut ialah Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF); Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ); serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhri.
Adapun empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri; Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; dan pihak swasta bernama Rizal Pahlevi.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 15 September-4 Oktober 2026.
Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau Pasal 606 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Kemudian, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal 606 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.