- Majelis KKEP Polri menggelar sidang etik kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi.
- Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi PTDH karena menyalahgunakan wewenang perangkat teknologi Polri untuk penyadapan tidak prosedural, namun ia telah menyatakan banding.
- Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan jadwal sidang etik bagi terduga pelanggar lainnya akan diumumkan pekan depan setelah pemeriksaan penyidik selesai.
Suara.com - Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) kembali menggelar sidang terkait perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, jadwal sidang etik terhadap terduga pelanggar lainnya baru akan diumumkan pekan depan. Saat ini, para terduga pelanggar masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir di Gedung Propam Polri, dikutip Rabu (11/11/2026).
Hingga kini, baru satu tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, yang telah menjalani sidang etik. Sementara itu, tiga tersangka lainnya masih menunggu giliran untuk disidang, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Namun, Isir belum merinci waktu dan tanggal pelaksanaan sidang etik terhadap ketiganya.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) telah dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis KKEP yang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudy Darmoko. Sidang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu serta tiga anggota, yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi.
Adapun pokok dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan tindakan AS saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
AS diduga menggunakan kewenangannya berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir, Selasa (10/11/2026).
Atas perbuatannya, AS dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela. Selain itu, ia juga dikenai sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Meski demikian, AS telah menyatakan banding atas putusan tersebut. Selanjutnya, permohonan banding akan diperiksa oleh Komisi KKEP di tingkat banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” tandasnya.