- Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh majelis hakim sidang KKEP.
- Ahrie Sonta bersama tiga jenderal lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Terduga pelanggar Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan sidang etik sehingga proses hukum ini masih berlanjut.
Suara.com - Irjen Ahrie Sonta mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Upaya tersebut membuat proses etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto itu belum berakhir.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, majelis hakim KKEP memutuskan Ahrie diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian. Dalam tangkapan layar video yang diterima Suara.com, Ahrie terlihat tertunduk lesu di kursi terduga pelanggar.
Dalam persidangan, putusan PTDH itu dijatuhkan karena tindakannya dinilai sebagai pelanggaran berat.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” ujar Isir.
Selain sanksi administratif, Ahrie juga dinyatakan melakukan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Dengan pengajuan banding tersebut, putusan PTDH terhadap Ahrie masih harus melalui proses pemeriksaan di tingkat banding.
4 Jenderal Ditetapkan Tersangka
Kasus yang menjerat Ahrie berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Ahrie dan Listyo Sigit, dua tersangka lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi (LP), maupun kaitan dengan proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso kekinian ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit.