- Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
- Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
- Usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR merupakan mekanisme ketatanegaraan yang dapat berujung pada pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi.
Putusan tersebut kemudian memunculkan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sejumlah anggota DPR menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Mereka ingin menguji apakah terdapat dugaan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Namun, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak otomatis berarti jabatan Gibran sebagai wakil presiden gugur. Persoalan tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Bagaimana Mekanisme Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh satu anggota DPR. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Berdasarkan ketentuan UU MD3 dan tata tertib DPR, usulan HMP dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan disertai materi dan alasan pengajuan.
Usulan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
Jika menyangkut dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, pengambilan keputusan harus memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Apabila disetujui, DPR dapat melanjutkan proses dengan membentuk panitia khusus untuk membahas materi Hak Menyatakan Pendapat.
Selanjutnya, DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Apakah Hak Menyatakan Pendapat Bisa Berujung Pemakzulan Gibran?
Hak Menyatakan Pendapat dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan atau impeachment, tetapi tidak otomatis membuat Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.
Mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Apabila DPR berpendapat bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meminta MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, DPR tidak bisa langsung memberhentikan Gibran hanya dengan menyetujui usulan HMP. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, termasuk pemeriksaan oleh MK dan keputusan MPR.
Apa Perbedaan Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat?
Selain Hak Menyatakan Pendapat, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak angket. Ketiganya merupakan hak kelembagaan DPR yang memiliki fungsi berbeda.
1. Hak Interpelasi
Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak Angket
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.
3. Hak Menyatakan Pendapat
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hasil tindak lanjut interpelasi atau angket, maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam polemik ijazah Gibran, HMP menjadi perhatian karena dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat DPR mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, usulan Hak Menyatakan Pendapat bukan sekadar desakan agar Gibran mundur, melainkan upaya membawa polemik persyaratan pendidikan wakil presiden ke dalam mekanisme ketatanegaraan.