-
Putusan MA dan MK soal sengketa ijazah Gibran sudah bersifat inkrah serta final.
-
Denny Indrayana menilai rencana gugatan PTUN Gibran sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
-
Gibran didesak untuk patuh pada keputusan hukum dan mengundurkan diri dari jabatan wapres.
Suara.com - Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memicu sorotan tajam dari pakar hukum tata negara. Denny Indrayana menegaskan bahwa tidak ada lagi celah hukum untuk menggugat polemik ijazah SMA pascaputusan resmi lembaga peradilan.
Dua putusan tinggi negara sudah menutup rapat pintu perselisihan legalitas dokumen syarat Pilpres 2024 tersebut. Keputusan Mahkamah Agung (MA) telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara vonis Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final.
Gagasan untuk membawa perkara yang sudah selesai ke meja hijau dinilai tidak memiliki pijakan aturan yang sah.
Tindakan membawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam rencana gugatan tersebut dianggap mencederai etika kepemimpinan nasional.
"Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain," kata Denny Indrayana dalam akun Youtube miliknya.
Sikap nekat melawan vonis lembaga peradilan tinggi mencerminkan pengabaian terhadap hierarki hukum negara. Seorang pejabat tinggi seharusnya memberikan contoh ketaatan penuh pada supremasi hukum yang berlaku.
"Karena itu pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membawa-bawa nama presiden Prabowo akan fight melalui PTUN dan PK itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan. Karena sikap itu menunjukkan bayangkan seorang wakil presiden RI 2 membangkang tidak menghormati putusan 2 Mahkamah," kata dia.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut menyarankan agar pejabat terkait mengambil langkah keunduran diri ketimbang memaksakan gugatan.
Kepatuhan mutlak terhadap putusan hukum merupakan syarat utama dalam menjaga martabat tata kelola pemerintahan.
"Saya pernah mengatakan jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu sikap pembangkangan terhadap konstitusi," kata dia