- Seluruh fraksi partai politik di DPR RI sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Pengajuan tersebut disampaikan oleh perwakilan delapan fraksi dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Rabu.
- Langkah politik parlemen ini dilakukan untuk menindaklanjuti polemik persyaratan ijazah Gibran Rakabuming Raka ke proses yang lebih lanjut.
Suara.com - Seluruh fraksi partai politik di DPR RI sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran yang kini dibawa ke ranah parlemen.
Pengajuan HMP disampaikan langsung oleh perwakilan masing-masing fraksi dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Seluruh fraksi hadir dan menyerahkan dokumen usulan sebagai bagian dari proses pengajuan hak tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat mempersilakan setiap fraksi menyampaikan usulannya secara bergiliran sesuai urutan partai.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan saat membuka rapat.
Fraksi PDIP menjadi yang pertama menyampaikan usulan. Melalui Dolfie OFP, PDIP menyatakan terdapat 14 anggotanya yang ikut mengajukan HMP.
Disusul Fraksi Golkar yang diwakili Ahmad Doli Kurnia. Dia menyampaikan sebanyak 13 anggota fraksinya turut menandatangani usulan tersebut.
Dukungan juga datang dari Fraksi NasDem. Sugeng Suparwoto yang mewakili fraksinya menyebut seluruh anggota NasDem sepakat mengajukan HMP karena dinilai sudah tidak ada jalan lain.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Muhammad Khozin menyampaikan terdapat 14 anggotanya yang masuk dalam daftar pengusul.
Jumlah pengusul lebih besar datang dari Fraksi PKS. Mardani Ali Sera menyebut sebanyak 28 anggota PKS memutuskan untuk mengajukan HMP terhadap Gibran.
Fraksi PAN juga menyampaikan usulan melalui Sarifudin Sudding. Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya membuat surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum.
Dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman dan Hinca Panjaitan menyampaikan adanya 18 anggota yang ikut mengajukan HMP. Mereka beralasan Gibran dinilai sudah tidak lagi memenuhi persyaratan.
Adapun Fraksi Gerindra menjadi yang terakhir menyampaikan usulan. Diwakili Azis Subekti, Gerindra menyatakan sebanyak 11 anggotanya ikut mengajukan HMP.
Dengan demikian, delapan fraksi di DPR RI telah menyampaikan usulan HMP dalam forum tersebut. Pengajuan ini menjadi langkah politik parlemen untuk membawa polemik persyaratan ijazah Gibran ke proses lebih lanjut.